MOMENTUM, Metro--Di tinggal cuti walikota dan wakilnya karena kampanye pilkada. Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro berada di titik koma, bahkan mungkin kritis.

Kondisi itu tentu sangat banyak menuai keluh kesah dari berbagai kalangan. Mulai dari ASN, tenaga honorer hingga pemborong.

Belum lama ini, ada kawan pemborong yang mengeluh karena paket proyek sudah selesai dikerjakan beberapa bulan lalu tapi belum terbayarkan karena di kas daerah keuangan sedang kosong.

Terus ada juga keluhan dari sejumlah pejabat yang mengeluhkan TPP yang tertunda dan mungkin hanya dibayar beberapa bulan saja.

Mendengar keluhan mereka, saya sedikit merasa iba. Kenapa bisa begitu?

Tak mau larut dalam keluhan mereka. Saya berpikir, itu uang mereka. Kalau sudah di bayarkan mereka yang cair. Kenapa saya yang pusing mikirin. 

Saya membayangkan, kalau kita bokek alias tidak ada uang. Kebutuhan harian seperti kebutuhan dapur, token listrik, pulsa, jajan anak sampai biaya kenakalan pun pasti sulit terpenuhi.

Nah... Bagaimana kalau keuangan bokek itu menerpa pemerintahan. Pasti sangat berdampak ke semua sektor.

Dari informasi pejabat yang berkompeten mengelola keuangan daerah di Pemkot Metro. Mengakui jika ketersediaan anggaran di kas daerah sangat memprihatinkan. Bahkan, jajarannya harus pintar-pintar memutar keuangan yang terbatas itu untuk setiap kebutuhan.

"Ya gimana mas. Memang kas daerah lagi kosong, enggak ada uangnya. Kalau pun nanti ada, kami prioritaskan untuk kegiatan yang mendesak dulu," katanya.

Selama beberapa tahun terakhir, anggaran SILPA (SIsa Lebih Pembayaran Anggaran) Pemkot Metro mengalami penurunan drastis. Dimana, pada tahun 2021 SILPA Kota Metro Sebesar Rp80 miliar lebih, tahun 2022 turun menjadi Rp59 miliar lebih, dan tahun 2023 lalu SILPA Kota Metro merosot ke Rp34 miliar lebih.

Kondisi itu tentu berdampak pada ketersedian anggaran baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja daerah.

Ironisnya lagi, pada tahun 2023 lalu. Pemkot Metro mengalami devisit keuangan riil per 31 Desember sebesar Rp36 miliar lebih.

Defisit anggaran itu terjadi karena Pemkot Metro tidak memperhitungkan kebutuhan belanja yang besar jika dibandingkan dengan ketersediaan anggaran yang ada di Kas Daerah.

Yang buat penasaran adalah ketersedian DAU SG (Dana Alokasi Khusus Speccific Grand) Pemkot Metro tahun 2023 lalu sebesar Rp54 miliar lebih.

Saya jelaskan sedikit tentang DAU SG. DAU SG adalah dana bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat.

DAU SG adalah KAS yang di batasi penggunaanya, yaitu sejumlah anggaran yang telah ditetapkan penggunaanya atau tidak dapat digunakan secara bebas.

Tapi, ada penggunaan DAU SG yang digunakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2 miliar lebih. Sementara Sisanya tinggal Rp13 miliar lebih. Itupun dengan jumlah anggaran DAK yang belum dimanfaatkan keperuntukannya oleh Pemkot Metro.

Pertanyaannya, penggunaan DAU SG sebesar Rp2 miliar lebih itu di alihkan untuk apa oleh Pemkot Metro..??? 

Apapun jawabannya, semoga alokasinya tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan yang ada.

Semoga saja tidak ada masalah dalam pengelolaan dan ketersedian anggaran kas daerah di Pemkot Metro.

Dan selamat datang kepada Pjs (pejabat sementara) Walikota Metro. Semoga bapak tidak kaget dengan kondisi keuangan di Kota Metro ketika sudah berdinas nanti.

Saya do'a kan, semoga Pjs Walikota Metro nantinya bisa meneruskan program pembangunan di Bumi Sai Wawai dengan ketersedian anggaran yang cukup, amin. 

Tabik. (**)