MOMENTUM, Bandarlampung--Debat publik perdana Pemilihan Walikota Bandarlampung terlihat sangat seru. 

Sebab, hingga segmen kedua petahana Eva Dwiana-Deddy Amarullah nomor urut 2, selalu mendapat sanggahan halus bahkan keras dari Paslon Reihana-Aryodhia nomor urut 1. 

Seperti soal tata kelola yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinilai lambat dalam pelayanan.

Dalam kesempatan pertama, untuk mengatasi itu, Reihana menyebut jika ia terpilih maka akan meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pengertian seputar digital kepada masyarakat.

"Untuk kantor pencatatan sipil, kita harus merubah kantornya agar masyarakat lebih nyaman. Memang untuk mendapat KTP sudah gratis, tapi kenapa masih sulit. Kita akan melihat apa yang menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan KTP itu. Apa yang menjadi masalah, akan kita selesaikan," kata Reihana menjawab pertanyaan panelis debat, Senin malam, (28-10-2024).

Ia juga menyinggung, bahwa setiap perencanaan harus ada proses yang teliti agar dalam pelaksanaannya baik.

"Perencanaan itu harus lebih teliti supaya pelaksanaannya lebih mudah," ujarnya.

Usai pemaparan dari Reihana, petahana Eva Dwiana menanggapi dengan sepak terjang yang telah ia lakukan selama menjabat.

"Kami bukan lambat, tapi kami berhati-hati. Karena banyak orang asing yang masuk Bandarlampung. Tiap hari kami keliling. Kalau itu memang kemarin sempat ada keterlambatan, itu hanya saja ada modul nya telat," kata Eva menanggapi.

Dia menerangkan, pelayanan pembuatan e-KTP sudah sangat masif ia lakukan. Bahkan dihantarkan ke rumah warga. 

"Bahkan kami juga melayankan ini dan memberikan langsung ke masyarakat. Sudah kami lakukan. Kalau pun ada keterlambatan itu bukan dari kami. Nanti kedepan kita akan meningkatkan kualitas. InsyaAllah kami akan meminta kepada pemerintah pusat untuk meminta tambahan pencetakan e-KTP di Bandarlampung," urai Eva.

Usai pemaparan Eva, Reihana kembali diberikan kesempatan untuk menanggapi.

"Kalau misalnya keterlambatan itu seperti kata paslon nomor urut 2, semestinya itu bisa diselesaikan, karena tugas dari pada dinas itu sudah tertera dalam peraturan," tegas Reihana.

"Maka kami akan memperbaiki sistem ini. Sistem elektronik ini kita akan mulai di dinas itu. Masyarakat juga harus diajarkan tentang smart city. Bagaimana semua serba digital kalau masyarakat tidak diberi wawasan?," timpal Reihana.

Hingga berita ini ditulis, debat masih terus berlangsung. (**)