MOMENTUM, Bandarlampung--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandarlampung menggelar debat terakhir pilwakot dengan tema Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan, di Hotel Swissbell, Bandarlampung, Jumat, (15-11-2024).

Pada sesi pertanyaan, panelis menanyakan upaya dari calon walikota nomor urut 2, Eva Dwiana - Deddy Amarullah bagaimana upaya menurunkan kemiskinan.

“Tingkat kemiskinan di Kota Bandarlampung semakin menurun, yang kemudian berdampak kepada penurunan kejahatan. Bagaimana upaya penurunan kemiskinan tersebut?,” rangkuman pertanyaan panelis.

Eva Dwiana mengatakan bahwa penurunan kemiskinan disebabkan oleh pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, serta infrastuktur yang baik.

“Kami akan meningkatkan pendidikan, kesehatan, infrastuktur, dengan pelayanan terbaik. Kami memberikan pekerjaan itu 25 persen untuk warga Kota Bandarlampung,” jelasnya.

Kemudian calon wakil walikota nomor urut 2 Dedy Amarullah menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan bekal pelatihan kepada para pencari kerja.

“Penurunan kemiskinan itu baik. Kita akan memberikan bekal pelatihan agar calon pekerja bisa mengetahui pekerjaan dan menjadi bekal pekerjaanya,” jelasnya.

“Kita akan membuat UMKM pinjaman tanpa bunga. Supaya ekonomi meningkat, masyarakat bisa berusaha dan menciptakan lapangan kerja hingga mengurangi pengangguran. Kami melalukan sinergi dengan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Calon walikota nomor urut 1, Reihana melihat bahwa benar kemiskinan secara statistik menurun, namun urusan pendidikan gratis masih terdapat masalah.

“Kalau kita bicara kemiskinan harus memperhatikan tingkat pengangguran. Program yang sudah disampaikan itu adalah soal pendidikan. Kami juga tidak ingin lagi saat menjabat tidak ada anak yang tidak mampu sekolah,” jelasnya.

“Kalau sekolah gratis itu kami ingin gratis yang sebenarnya, bukan ada pungutan di sana sini. Anak lulus tidak bisa ambil ijazah karena harus membayar. Apakah itu namanya sekolah gratis?” kata Reihana saat menanggapi ungkapan paslon nomor urut 2.

Eva Dwiana menangkas, bahwa banyak terjadi anak tidak bisa mengambil ijazah adalah dari tingkat SMA dan SMK.

“Kalau yang lulusan SD, SMP itu gak ada masalah, yang sering ada masalah itu lulusan SMA dan SMK mungkin gak bisa nebus ijazah, nah itu urusan Pemerintah Provinsi,” kata Eva. (**)