MOMENTUM, Bandarlampung--Pasca pleno rekapitulasi penghitungan suara pilgub Lampung tingkat kabupaten/kota, Rahmat Mirzani Djausal - Jihan Nurlela segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 

Pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 2, menemui Menteri PUPR, Dody Hanggodo, di Jakarta. Guna menyusun langkah percepatan perbaikan infrastruktur di Lampung, khususnya jalan rusak dan sistem irigasi yang menjadi perhatian utama masyarakat. 

Dalam diskusi tersebut, Mirza—sapaan Rahmat Mirzani Djausal—menyampaikan harapan agar pemerintah pusat mendukung peningkatan status dan perbaikan jalan, mulai dari desa hingga provinsi.

“Mohon izin, Pak Menteri. Kondisi jalan di Lampung sangat memprihatinkan, dengan sekitar 1.700 km yang membutuhkan biaya perbaikan hingga Rp350 miliar-Rp400 miliar per tahun. Kami sangat berharap dukungan pemerintah pusat untuk membantu menangani masalah ini,” kata Mirza, dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (5-12-2024).

Ia menambahkan, perbaikan jalan ini penting untuk mendukung jalur sentra pangan di Lampung. Beberapa prioritas meliputi jalan Pringsewu-Lampung Tengah-Lampung Utara sepanjang 250 km dan Bandarjaya-Menggala sepanjang 80 km. Serta jalur wisata Bandar Lampung-Pesawaran-Tanggamus sepanjang 150 km.

Selain jalan, Mirza juga menyoroti masalah irigasi. Dari total 362 ribu hektar sawah di Lampung, hanya 40 persen yang terairi akibat sedimentasi saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier. Hal ini berdampak pada produktivitas pertanian di provinsi tersebut.

Merespons hal ini, Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan kesiapannya membantu menangani permasalahan infrastruktur di Lampung. “Kami akan mendukung, terutama pada jalan dan irigasi. Untuk irigasi, kita akan upayakan solusi seperti embung untuk mengatasi sedimentasi. Namun, kami membutuhkan proposal lengkap dari Pemprov Lampung untuk diproses lebih lanjut,” ungkapnya.

Selain itu, Mirza juga mengusulkan agar pembangunan Kota Baru di Lampung Selatan yang selama ini mangkrak dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN). “Proyek ini dirancang untuk mengatasi kepadatan Bandar Lampung dengan memindahkan pusat perkantoran ke sana. Saat ini progresnya sudah mencapai 50 persen, mulai dari kantor gubernur, masjid, RSUD, hingga jalan-jalan. Kami berharap proyek ini dapat dilanjutkan dengan dukungan pemerintah pusat,” ujar Mirza.

Menteri Dody mendukung usulan ini, tetapi meminta Pemprov Lampung segera menyiapkan dokumen proposal. “Kami siap memproses jika masuk dalam PSN. Namun, semuanya memerlukan kelengkapan administrasi dari Pemprov. Kami tunggu koordinasi lebih lanjut,” tegasnya. (**)