MOMENTUM, Bandarlampung--Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura pada Rabu, 4 Desember 2024. 

Dalam rapat tersesbut, Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki mendorong Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menjalin kerja sama dengan PLN terkait program Listrik untuk Pertanian Rakyat. Program ini diharapkan menjadi terobosan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen petani.

Basuki menjelaskan, Komisi II memberikan berbagai masukan kepada dinas terkait agar lebih banyak berinovasi dalam penyusunan program dan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, tidak seharusnya program dinas terbatas pada anggaran yang ada saja.

"Jika pendekatannya hanya soal pagu anggaran, tentu banyak persoalan yang tidak bisa teratasi. Pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis kebijakan perlu diutamakan agar rencana kerja anggaran tidak monoton," ujar Abas, sapaan Basuki, Kamis (5-12).

Ia menambahkan bahwa setiap tahun program di Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura hampir selalu berfokus pada sumur bor untuk mengatasi kekeringan akibat El Nino yang mengurangi produktivitas hasil panen. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Dinas Ketahanan Pangan dapat menjalin MoU dengan PLN, mengingat PLN memiliki program listrik untuk industri.

"Kenapa tidak dibangun kerjasama untuk menyediakan listrik untuk pertanian? Infrastruktur jaringan listrik bisa dipasang di sawah atau lahan pertanian yang tidak memiliki irigasi. Jika hanya mengandalkan program bantuan pemerintah untuk sumur bor, tentu anggarannya tidak akan mencakup seluruh kebutuhan," tambahnya

Politisi partai PKB ini menegaskan, "Listrik untuk Industri sudah ada, tapi kalau secara spesifik listrik untuk pertanian terobosan mantap belum," katanya.

Jika terobosan ini dapat direalisasikan, program Listrik untuk Pertanian Rakyat diharapkan dapat mengurangi biaya operasional bagi petani dan meningkatkan efisiensi produksi pertanian. (**)