MOMENTUM, Bandarlampung--DPRD Provinsi Lampung telah membentuk panitia khusus (Pansus) tataniaga singkong pada paripurna yang digelar, Senin (6-1-2025) kemarin.

Ketua Pansus, Mikdar Ilyas menyampaikan beberapa target dari kepanitiaan yang telah dibentuk. Terutama dalam memperbaiki perputaran ekonomi dari tanaman singkong.

"Hari ini kita rapat perdana, menentukan tiga tenaga ahli disiplin ilmu yang paham hukum, pertanian, dan perekonomian tataniaga singkong agar mereka menyiapkan bahan yang dibutuhkan yang akan dibuat mereka untuk didiskusikan. Disamping itu ada masukan dari Pansus," kata Mikdar Ilyas, Selasa (7-6).

Tenaga ahli yang ditentukan masing-masing disiplin ilmu memunculkan tiga nama diantaranya, Angga Lana Bidang hukum, Helmi bidang Tata niaga singkong dan Abbas bidang pertanian.

Ia menyampaikan, setelah itu pihaknya akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke beberapa daerah, terutama yang terdapat perusahaan singkong.

"Kita akan kunker Lampung Utara, kami minta untuk dihadirkan gabungan kelompok tani, OPD dan pihak pabrik bersama DPRD Lampung Utara. Kemudian kita juga akan turun mengecek ke perusahaan dan petani," bebernya.

"Kita akan mengumpulkan masukan sebanyak mungkin baik dari petani, OPD, dewan dan pabrik. Akan didengarkan apa persoalannya agar bisa mendapat masukan banyak jadi nanti dipadukan apa yang didapatkan dari tenaga ahli dan hasil kunker ini jadi bahan untuk diramu sehingga ada rekomendasi harapan masyarakat petani dan perusahaan agar bisa sejalan. Apa yang diharapkan petani terpenuhi dan perusahaan bisa menjalankan usahanya," imbuhnya.

Selain Lampung Utara, pihaknya juga akan mendatangi Kabupaten Lampung Tengah, Mesuji dan Tulangbawang. Kemudian ke Lampung Timur dengan kegiatan yang sama.

Mikdar menyebut, setiap turun ke daerah yang berbeda pihaknya akan menghampiri perusahaan pabrik singkong yang berbeda.

"Kalau misalkan hari ini kita ke perusahaan Bumi Waras (BW), di kabupaten berikutnya kita akan turun ke pabrik yang berbeda agar terjadi keselarasan," jelasnya.

Selain berfokus pada kesepakatan harga sibgkong berikut potongannya, Mikdar mengatakan, Pansus juga akan memperjuangkan subsudi pupuk untuk singkong yang selama ini belum didapatkan.

"Nanti juga akan mengarah ke subsidi pupuk dan membuat petani nyaman termasuk subsidi pupuk agar mereka dapatkan dengan harga yang pantas, lalu pengusaha bisa melangsungkan usahanya bisa bertahan dan meningkat. Ini akan kami cari jalannya," kata dia.

"Selain ke pihak-pihak terkait yang ada di daerah, kami juga akan ke Kementerian terkait untuk mencari solusi yang tepat," timpalnya.

Dia menuturkan, tujuan Pansus utama juga menyasar pada perhatian pemerintah. "Kami memperbaiki mutu, hasil produksi, harga dan potongan yang diharapkan. Ke depan pemerintah pusat juga harus hadir agar pupuk bisa subsidi dan menciptakan bibit unggul bahkan peralatan yang bisa dibantu pemerintah," tuturnya.

Sebab menurutnya, pengusaha sebenarnya bukan tidak mau menaikkan harga singkong, tetapi mereka tertekan dengan adanya keran impor tepung. 

"Karenanya, hal ini yang akan kami padukan dan sampaikan kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Hasil akhir pembahasan Pansus ini diharapkan berupa rekomendasi konkret yang mampu menciptakan tata niaga singkong yang adil.

Diketahui, Pansus beranggotaan dua puluh orang dari masing-masing fraksi DPRD Lampung. (**)