MOMENTUM, Bandarlampung--Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung telah merilis data mengenai jumlah kendaraan dinas milik 15 pemerintah daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta, dan BUMN yang masih menunggak pajak kendaraan bermotor.

Jumlah kendaraan yang menunggak mencapai puluhan ribu unit itu, alhasil menimbulkan kekhawatiran terhadap penerimaan pajak daerah.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, menilai persoalan itu sebagai bentuk ketidakpatuhan dalam pembayaran dan pendataan aset kendaraan dinas.

Dia menduga, banyak kendaraan dinas yang sudah tidak operasional tetapi belum dihapus dari daftar aset.

“Kita melihatnya ini sebagai ketidakpatuhan dalam membayar, ketidakpatuhan dalam pendataan. Saya yakin dari ribuan kendaraan dinas itu banyak yang tidak operasional lagi dan belum dihilangkan dalam daftar aset,” kata Yozi, Rabu, (22-1-2025).

Ia menyebut, persoalan itu juga disebabkan oleh ketidakpatuhan administrasi yang berujung pada ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

“Kita harus satu frekuensi, semua harus ditertibkan. Jangan hanya tahu menuntut hak, tetapi lupa kewajiban,” jelasnya.

Politisi Demokrat itu menambahkan, meskipun tunggakan pajak kendaraan dinas tidak signifikan dibandingkan total anggaran, penting untuk menegakkan kepatuhan sebagai contoh bagi masyarakat umum.

“Kita bicara ini soal kepatuhan saja. Bagaimana kita minta wajib pajak lain patuh kalau kendaraan dinas tidak patuh?” tegasnya.

Sebagai langkah awal, dia menyarankan pemerintah mengejar tunggakan pajak dari para pelaku usaha yang belum membayar kewajibannya.

Meski dampaknya terhadap anggaran tidak besar, Yozi menilai kepatuhan administrasi menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Dari total tunggakan pajak kendaraan dinas itu paling hanya sekitar Rp5 miliar. Bandingkan dengan APBD provinsi hingga kabupaten/kota se-Lampung ini mencapai sekitar Rp30 triliun. Tapi ini soal prinsip kepatuhan dan tanggung jawab,” pungkasnya. (**)