Harianmomentum.com--Bupati Pringsewu Sujadimenyerahkan Sertifikat Tenaga Kerja Jasa Konstruksi (TKJK) kepada 83 tukang kayu dan bata dari tiga kecamatan: Banyumas 24 orang, Pagelaran 41 orang dan Kecamatan Pringsewu 18 orang.

Penyerahan secara simbolis itu berlangsung di Balai Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kamis (11/1). Sujadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Pringsewu, khususnya kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) .

Menurut bupati, TPJK Kabupaten Pringsewu telah menunjukan profesionalisme dalam pelasksanaan tugas pembangunan dengan menempatkan tenaga kerja konstruksi bersertifikasi.

“Mudah-mudahan kedepan seluruh pekerja konstruksi di seluruh Pringsewu dapat tersertifikasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil pekerjaan pembangunan,“ harapanya.

Sujadi juga berharap, TPJK mampu menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat dan terbuka. 

“Lembaga konstruksi harus meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui kemitraan sebagai bagian dari sistem pengawasan bersama,” pintanya.

Wakil Ketua TPJK Kabupaten Pringsewu yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setempat Andi Purwanto  menerangkan maksud dan tujuan pemberian sertifikat tersebut.

Menurut dia, sertifikasi itu sebagai bentuk legal pengakuan pemerintah terhadap profesionalitas dan kemampuan para pekerja konstruksi. Dengan sertifikasi tersebut, para pekerja konstruksi dapat terlibat langsung dalam seluruh proses pekerjaan konstruksi di wilayah Kabupaten Pringsewu yang dibiayai APBD.

Dia memaparkan, saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikasi di Kabupaten Pringsewu tercatat  257 orang. Rinciannya: 146 orang di Kecamatan Gadingrejo, 18 orang di Kecamatan Pringsewu, 41 orang di Kecamatan Pagelaran dan  52 orang di Kecamatan Banyumas. 

Turut hadir pada acara tersebut, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Sudi Hartono selaku pengelola  Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) provinsi. Para kepala organisasi perangkat daerah dan sejumlah anggota DPRD kabupaten setempat. (lis)