MOMENTUM, Blambanganumpu--Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator kinerja pembangunan bagi pemerintah dan dasar perbandingan pembangunan antarwilayah. Karena itu, upaya peningkatan IPM secara berkelanjutan harus terus dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Waykanan Machiavelli Herman Tarmizi saat memimpin rapat koordinasi Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah  (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Rakor tersebut berlangsung di d Ruang Buway Pemuka Pengiran Tuha, Kantor Pemkab Waykanan, Rabu (10-9-2025).

Sekda Waykanan Machiavelli dalam arahanya menyampaikan, rakor tersebut merupakan  forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah bersama dalam mendongkrak IPM melalui sektor pendidikan.

“Peningkatan RLS dan HLS adalah kunci untuk memperkuat IPM. Forum ini menjadi momentum penting bagi Dinas Pendidikan dalam merumuskan program-program prioritas yang tepat sasaran,” kata Machiavelli.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waykanan Okta menyampaikan, upaya penurunan angka putus sekolah telah berjalan melalui PKBM/SKB, pondok pesantren, serta bantuan BOPDA Kesetaraan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan data serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk kembali bersekolah. Karena itu, dia mengusulkan kemungkinan lahirnya regulasi berupa Perda atau Perbup terkait kewajiban sekolah bagi masyarakat di Kabupaten Waykanan.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Waykanan Jua Mahardhika. Menurut dia, peningkatan IPM tidak dapat dilakukan secara instan, karena pendidikan merupakan proses jangka panjang yang hasilnya baru terlihat setelah beberapa tahun. "Kami (BPS) menekankan pentingnya intervensi melalui program pendidikan kesetaraan, kursus, serta peningkatan literasi untuk memperluas akses pendidikan dalam upaya mendongkrak IPM Kabupaten Waykanan," kata Jua Mahardika.

Wakil Ketua I DPRD Waykanan Adinata dalam rakor tersebut menyoroti pentingnya fokus anggaran pada program-program yang benar-benar menunjang peningkatan IPM.

DPRD juga mendorong transparansi informasi terkait lokus survei BPS, agar dapat dilakukan intervensi kebijakan yang lebih terarah.

Sedangkan Kepala Bappeda menekankan perlunya sinergi lintas sektor, termasuk peran dinas Kesehatan dan dinas perpustakaan, mengingat IPM juga dipengaruhi faktor kesehatan dan literasi. 

Bappeda mendorong agar perencanaan anggaran dilakukan secara terfokus pada kegiatan prioritas yang mampu memberikan dampak signifikan. 

Sebagai kesimpulan, rakor tersebut menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain: mendorong pemerintah kampung untuk melakukan pendataan warga putus sekolah dan mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Mengoptimalkan peran PKBM dan SKB sebagai pusat layanan pendidikan kesetaraan. 

Selannjutnya: mengintegrasikan program dinas pendidikan dengan dinas perpustakaan dalam pendidikan keaksaraan dan literasi masyarakat serta menyusun regulasi serta kebijakan berbasis data yang lebih terarah pada wilayah-wilayah yang memiliki angka putus sekolah tinggi. (**)