MOMENTUM, Bandarlampung -- Wakil Ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi menilai rencana pemerintah pusat memangkas alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar sekitar Rp300 miliar harus dijadikan momentum bagi pemerintah kota untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Menurutnya, langkah efisiensi dari Kementerian Keuangan bukan sekadar tantangan, tetapi juga peluang agar Pemkot tidak terus bergantung pada dana pusat.

“Ini saatnya Pemkot menghadirkan inovasi dan terobosan agar fiskal daerah lebih mandiri,” ujar Wiyadi saat dimintai keterangan, Rabu (8-10-2025).

Ia menekankan, upaya menambah pendapatan asli daerah (PAD) harus dilakukan secara cermat tanpa menambah beban masyarakat. Wiyadi juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan agar kebocoran pendapatan dapat ditekan.

“Intensifikasi pajak perlu dilakukan, tapi jangan jadikan pemangkasan ini alasan untuk menaikkan pajak sembarangan. Fokusnya harus pada efisiensi dan pengelolaan pendapatan yang bersih,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Selain memperkuat fiskal, Wiyadi juga menyoroti pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif di Bandarlampung. Ia mengingatkan agar pemerintah kota berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang bisa menghambat investor.

“Jangan sampai ada kebijakan yang inkonsisten dan membuat investor ragu menanamkan modal,” ujarnya.

Terkait dampak pemangkasan terhadap belanja pegawai, Wiyadi memastikan gaji dan hak P3K tetap aman, namun mengakui kemungkinan adanya penyesuaian pada tunjangan kinerja (Tukin).

“Kalaupun ada penyesuaian, jangan sampai menurunkan semangat kerja ASN. Pemerintah harus tetap menjaga motivasi dan efektivitas pelayanan publik,” katanya.

Wiyadi menegaskan, situasi ini seharusnya menjadi dorongan bagi Pemkot untuk fokus pada program konkret yang langsung dirasakan masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur, pengurangan kemacetan, dan pelayanan publik yang lebih baik.

“Kalau infrastruktur bagus dan pelayanan publik optimal, ekonomi akan bergerak. Itu yang harus jadi prioritas,” katanya. (**)