MOMENTUM, Bandarlampung -- Pemerintah Kota Bandarlampung menyatakan kesiapannya mendukung program nasional pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan menindaklanjuti pendataan lahan yang menjadi kewenangan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan Koperasi Merah Putih, yang digelar secara virtual pada Senin (10-11-2025).

Rakor membahas percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi di tingkat desa dan kelurahan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Perlengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, meminta pemerintah kabupaten/kota segera menuntaskan proses verifikasi lahan aset daerah maupun aset desa yang memenuhi kriteria minimal seluas 1.000 meter persegi, memiliki dokumen kepemilikan yang sah, dan mudah diakses.

Rapat ini diikuti oleh para Dandim, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan Bengkulu, bersama jajaran Kodam XXI/Radin Inten yang turut mengawal pelaksanaan program tersebut.

Dari hasil laporan Aster Kodam XXI/Radin Inten, Anang Effendi, diketahui bahwa pendataan lahan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Lampung baru mencapai 7,77 persen atau sekitar 206 titik lokasi. Beberapa kendala yang masih dihadapi di antaranya keterbatasan luas lahan, status kepemilikan yang belum jelas, dan lokasi yang belum strategis.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kodam XXI bersama pemerintah daerah melakukan upaya pencarian lahan alternatif, pendataan ulang aset pemerintah, serta memperkuat koordinasi antara aparat wilayah dan pemerintah desa.

Pemkot Bandarlampung menegaskan dukungannya terhadap program KDKMP sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan koperasi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. (**)