MOMENTUM, Bandarlampung -- Pemerintah Kota Bandarlampung melalui Dinas Pertanian sedang menyiapkan inovasi digital Smart Tani (Sistem Modernisasi Administrasi Responsif Terintegrasi Layanan Pertanian). Inovasi ini bertujuan memperkuat tata kelola data pertanian dan mendukung percepatan transformasi digital di sektor publik.

Kepala Dinas Pertanian Kota Bandarlampung, Dedeh Ernawati Fauzie, mengatakan Smart Tani dirancang untuk menghadirkan sistem data pertanian yang modern, responsif, dan terintegrasi, sehingga perencanaan sektor pertanian dapat berbasis data yang akurat.

“Data menjadi kunci untuk mendukung Asta Cita Presiden terkait tata kelola pangan nasional. Dengan data yang kuat, kita bisa mengetahui luas lahan dan produksi secara tepat sehingga kebijakan peningkatan produksi bisa lebih akurat,” ujar Dedeh, Jumat (14-11-2025).

Pembinaan kelompok wanita tani di Bandarlampung. Foto: Ist.

Ia menjelaskan, melalui sistem terintegrasi tersebut, pemerintah dapat segera mengidentifikasi penyebab jika terjadi penurunan produksi komoditas tertentu.

“Jika target produksi tidak tercapai, sistem ini akan membantu mengetahui persoalannya, sehingga solusi bisa segera dilakukan,” katanya.

Dedeh menambahkan, meski padi menjadi komoditas dengan masa panen dua hingga tiga kali setahun, Smart Tani tidak hanya berfokus pada padi. Keterbatasan lahan sawah membuat pemerintah kota memperkuat kolaborasi dengan kelompok wanita tani (KWT) untuk memaksimalkan pekarangan rumah sebagai sumber produksi cabai, sayuran, dan komoditas penyangga kebutuhan harian.

“Sawah di Bandar Lampung tidak banyak, jadi KWT kita dorong menanam cabai dan sayuran di pekarangan agar suplai tetap tersedia dan harga tidak melonjak,” jelasnya.

Berdasarkan SK Menteri ATR/BPN tentang luas baku lahan sawah nasional, Kota Bandarlampung memiliki 466,8 hektare lahan sawah yang tersebar di 10 kecamatan. Kecamatan Rajabasa menjadi wilayah pertanian terbesar dengan total 223,14 hektare, terdiri dari lahan irigasi seluas 124,186 hektare dan tadah hujan 37,14 hektare.

“Meski kecil dibandingkan daerah lain di Provinsi Lampung, pemerintah kota tetap berupaya mempertahankan lahan tersebut sebagai bagian dari program nasional swasembada pangan,” tegas Dedeh. (**)