MOMENTUM, Gunungsugih -- Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menegaskan bahwa pencapaian prestasi besar harus dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh cabang olahraga (cabor). 

Pesan tersebut disampaikan Bupati Ardito usai pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Lampung Tengah di Aula Kantor Pemkab setempat, di Gunungsugih, Sabtu 6 Desember 2025.

Ardito berharap peristiwa Musorkablub yang sebelumnya dipicu persoalan hukum tidak kembali terjadi. "Ke depan, jangan ada lagi musorkablub di Lamteng," tegasnya.

Ia mengajak seluruh insan olahraga memperkuat soliditas dan bekerja bersama membangun prestasi. Menurutnya, suasana yang harmonis menjadi fondasi penting bagi kemajuan olahraga daerah.

Baca Juga: Margono Tarmudji: Pengurus Baru KONI Lamteng Harus Didukung Bupati dan DPRD

"Hidup itu harus penuh kebahagiaan tanpa saling menjelekkan. Dengan tim yang solid, KONI Lamteng bisa menapaki target peringkat tiga pada Porprov mendatang," ujar Ardito.

Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Lampung Tengah di Aula Kantor Pemkab setempat, di Gunungsugih. Foto: Ist.

Anggaran dan Fokus Pemerintah Daerah

Pada bagian lain, Bupati Ardito menjelaskan bahwa Pemkab Lampung Tengah saat ini tengah memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan.

"Kami sedang fokus memperbaiki sekitar 700 meter jalan di Lamteng. Karena itu, beberapa kegiatan harus direm terlebih dahulu," ungkapnya.

Meski demikian, Ardito menegaskan anggaran KONI tetap utuh dan tidak mengalami pemotongan. Pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar yang akan dipergunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana dalam persiapan menuju Porprov 2026.

Tata Kelola dan Administrasi KONI

Dalam kesempatan itu, Ardito menekankan pentingnya pembenahan tata kelola administrasi KONI agar lebih transparan dan akuntabel.

"Administrasi di KONI harus jelas. KONI tidak boleh memegang handbank, tetapi berperan sebagai fasilitator," tegasnya.

Ia juga meminta pendataan atlet dilakukan secara terstruktur melalui katalog terpadu, sehingga kebutuhan tiap cabor dapat dipenuhi secara tepat.

"KONI adalah bagian dari Pemda. Harus ada sistem pertanggungjawaban anggaran agar masyarakat percaya dan yakin kepada KONI," katanya. (**)