MOMENTUM, Bandarlampung -- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung menindaklanjuti sorotan publik terhadap proyek pembangunan drainase di Jalan Dewi Sartika, Gang Langgar, Kelurahan Gulakgalik, Kecamatan Telukbetung Utara. 

Proyek tersebut dipersoalkan warga karena saluran drainase dinilai tidak tersambung secara utuh dan melewati dua rumah warga.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kota Bandarlampung, Irwan Maidi Saputra, mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan penyebab terputusnya saluran drainase tersebut.

“Kami akan cek dulu kondisi di lapangan. Apakah ada kendala teknis atau faktor lain, termasuk kemungkinan adanya penolakan dari pemilik rumah,” kata Irwan, Selasa (16-12-2025).

Menurut Irwan, hasil penelusuran akan menjadi dasar penentuan langkah perbaikan. Jika permasalahan disebabkan oleh kesalahan teknis dalam pelaksanaan, Dinas PU siap melakukan penyambungan ulang agar fungsi drainase kembali optimal.

“Kami akan mencari solusi terbaik. Apalagi sekarang intensitas hujan mulai meningkat, jangan sampai kondisi ini menimbulkan genangan atau banjir,” ujarnya.

Ia menambahkan, perbaikan dapat dilakukan melalui anggaran rutin pemeliharaan yang tersedia di Dinas PU Kota Bandarlampung.

Keluhan warga muncul setelah pembangunan drainase baru dinilai tidak sejalur dengan saluran lama. Kondisi ini menyebabkan aliran air tersendat, terutama di sekitar dua rumah warga, salah satunya milik Ketua RT setempat.

Berdasarkan informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandarlampung, seperti dilansir lenews.id, proyek drainase tersebut merupakan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sekitar Rp373,5 juta. Proyek ini dikerjakan oleh satu penyedia jasa.

Sementara itu, pelaksana lapangan menyebutkan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut merupakan pengalihan volume dari pekerjaan sebelumnya di Gang Langgar akibat adanya kekurangan volume pekerjaan di titik awal.

Dinas PU menegaskan akan menyelesaikan persoalan tersebut agar saluran drainase dapat berfungsi dengan baik dan tidak merugikan masyarakat sekitar. (**)