MOMENTUM, Bandarlampung -- Pemerintah Kota Bandarlampung menegaskan posisinya sebagai kota berbasis sektor barang dan jasa dalam rangkaian Apeksi Outlook 2025, Sabtu (20-12-2025).

Walikota Bandarlampung Eva Dwiana menyampaikan, kekuatan utama perekonomian Bandarlampung bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan, bukan pertanian atau perkebunan seperti daerah lain di Sumatera.

“Bandarlampung tidak memiliki sektor pertanian atau perkebunan. Alhamdulillah, pendapatan asli daerah (PAD) kami murni dari sektor barang dan jasa,” ujar Eva Dwiana di hadapan Sekretaris Jenderal Apeksi Pusat dan para walikota peserta Apeksi Outlook 2025.

Menurut Eva, optimalisasi sektor jasa tersebut menjadi penopang utama berbagai program pro-rakyat yang dijalankan Pemerintah Kota Bandarlampung. Hasil dari sektor pelayanan dan perdagangan, kata dia, dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

“Dari hasil jasa dan pelayanan itu, semuanya bisa kita kembalikan untuk program gratis bagi masyarakat,” tegasnya. 

Dalam rangkaian kegiatan Apeksi Outlook 2025, Pemerintah Kota Bandarlampung juga melibatkan puluhan tenan UMKM, baik kuliner maupun produk kerajinan khas Lampung. Stan UMKM tersebar di dua lokasi, yakni di Jalan Dr. Susilo depan Kantor Pemkot Bandarlampung dan di Hotel Novotel.

Sejak pagi, belasan tenan UMKM di sekitar Kantor Pemkot Bandarlampung tampak dipadati pengunjung. Beragam produk kuliner hingga souvenir khas Lampung seperti peci, tas, dompet, dan aksesori bermotif tapis menjadi buruan warga maupun tamu dari luar daerah.

Salah satu pelaku UMKM menyebut, di area Hotel Novotel terdapat sekitar 15 tenan yang mayoritas menjual produk kerajinan dan souvenir khas Lampung.

“Rata-rata menjual souvenir bermotif tapis, seperti peci, tas, dompet, kotak tisu, hingga aksesori gelang,” ujarnya.

Pemerintah Kota Bandarlampung berharap penyelenggaraan Apeksi Outlook 2025 tidak hanya menjadi ajang pertemuan kepala daerah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM sekaligus memperkuat citra Bandarlampung sebagai kota jasa, perdagangan, dan destinasi kegiatan nasional. (**)