MOMENTUM, Bandarlampung -- Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyepakati kerja sama strategis lintas wilayah dengan nilai transaksi mencapai Rp833 miliar.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang berlangsung dalam rangkaian Malam Ramah Tamah di Mahan Agung, Selasa (6-1-2026).

Acara ini dihadiri jajaran pimpinan daerah, BUMD, serta asosiasi pelaku usaha dari kedua provinsi. Nilai transaksi Rp833 miliar yang tercatat mencerminkan keterlibatan aktif dunia usaha dalam skema kerja sama antarprovinsi.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Jawa Tengah beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa hubungan Lampung dan Jawa Tengah telah terjalin kuat secara historis dan emosional, terutama melalui program transmigrasi yang membentuk akulturasi budaya hingga saat ini.

“Hubungan Lampung dan Jawa Tengah sudah terjalin sejak lama. Berdasarkan data BPS, sekitar 57 persen penduduk Lampung bersuku Jawa, sebagian besar berasal dari Jawa Tengah,” ujar Mirzani.

Ia juga menyoroti posisi strategis kedua daerah. Lampung berperan sebagai gerbang Pulau Sumatera dengan keunggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan penyediaan bahan baku. Sementara Jawa Tengah dinilai berhasil menjadi contoh nasional dalam pengembangan kawasan industri dan manufaktur.

“Saya bertemu Menko Perekonomian, dan contoh industrialisasi yang sering disebut adalah Jawa Tengah. Investasi besar masuk, kawasan industrinya tertata, dan dukungan pemerintahnya kuat,” katanya.

Kerja sama ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, pariwisata, pengembangan UMKM, hingga penguatan rantai pasok industri. Nilai transaksi Rp833 miliar disebut sebagai yang terbesar dalam kerja sama antarprovinsi, sekaligus menjadi bukti terbangunnya keterkaitan ekonomi antara Pulau Jawa dan Sumatera.

“Kehadiran pelaku usaha, swasta, dan BUMD menunjukkan bahwa pembangunan akan lebih kuat jika pemerintah dan dunia usaha bergerak seiring,” tegas Mirzani.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya bergantung pada APBD. Menurutnya, kolaborasi lintas daerah dan kemitraan dengan sektor swasta menjadi kunci membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Kita harus menumbuhkan ekonomi baru, tidak hanya melalui ekspansi luar negeri, tetapi juga integrasi ekonomi domestik antarprovinsi dengan skema business to business,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepala daerah memiliki peran strategis sebagai “manajer pemasaran” daerah untuk menarik investasi. Selain itu, keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan percepatan pembangunan.

Dalam kerja sama tersebut, Lampung dan Jawa Tengah menyepakati 11 bidang kolaborasi, meliputi penguatan pendidikan vokasi SMK, pengembangan industri dan perdagangan, pemanfaatan gas bumi dan energi baru terbarukan, peningkatan kapasitas sektor pertanian hingga perikanan, pengembangan wisata religi dan bahari, perdagangan komoditas strategis, hingga kemitraan rantai pasok industri seperti gula, ubi, kopi, bawang, dan tepung tapioka. (**)