MOMENTUM, Bandarlampung--Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menemui langsung pendemo dari Aliansi Lampung Melawan sekaligus menerima aspirasi yang dituntutkan.

Diketahui, tuntutan mahasiswa tersebut terdapat enam poin penting seputar isu pendidikan di Lampung.

Dengan lugas, Giri menemui dan berdialog langsung dengan pemdemo. Tanpa skat, Giri dan anggota dewan lainnya duduk sila di aspal halaman Kantor DPRD Lampung.

"Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman DPRD, Pak Asisten, Pak Kadis menerima teman-teman mahasiswa. Mungkin ada beberapa aspirasi yang akan disampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan, Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman dan adik-adik yang melaksakan ibadah puasa," kata Giri menyambut pendemo, Senin (24-2-2026) kemarin.

Giri menyebut dengan yakin, bahwa aspirasi yang dibawa mahasiswa pasti berpihak kepada masyarakat luas. Kendati, Giri menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang mereka susun merupakan hasil dari kajian para ahli.

"Aspirasi yang teman-teman sampaikan, kami yakin pasti untuk kepentingan bersama. Namun seleuruh kebijakan itu teman-teman, tidak pernah DPR atau Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan tanpa kajian. Siapa yang melaksanakan kajian-kajian itu? ya keluarga-keluarga kita, dosen-dosen kita semua, yang melakukan juga kajian-kajian tersebut," jelasnya.

Ia menyampaikan, DPRD sebagai pengawas akan terus mengawal aspirasi dari pada aksi demonstran.

"Kami selaku DPR ini sebagai pengawas nanti akan kami sampaikan. Hadir tadi mendapingi saya Pak Kadis Pendidikan. Nanti kami akan kawal, kebijakan aspirasi teman-teman untuk bisa diimplementasikan. Ya Pak kadis, ya. Nah beberapa poin itu, insya Allah, seluruh aspirasinya kami terima dengan baik. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk Provinsi Lampung," kata Giri yang kemudian disahuti oleh para masa aksi.

"Berarti Bapak sepakat dengan tutuan kami Pak ya?," ujar pendemo.

"Ya dibaca dulu," timpal Giri.

Jendral Lapangan M Zakki, menyampaikan pihaknya telah sepakat dan mengerucut dengan enam tuntutan.

"Ya baik pak di tengah konsolidasi kami yang panjang, kami Aliansi Lampung Melawan mengerucut pada enam poin tuntutan yang telah kita sepakati," kata Zakki.

Pertama, menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama kebijakan negara, mewujudkan pendidikan gratis tanpa syarat tanpa diskriminasi, menambah anggaran pendidikan secara nyata dan transparan.

Kemudian, meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini selalu dipinggirkan, memindahkan siswa SMA Siger ke sekolah yang memiliki legalitas dengan jaminan beasiswa, serta mendorong regulasi pajak progresif untuk dialokasikan sebagai anggaran pendidikan. 

"Jadi, tuntutan kami telah bacakan, apakah diterima?," tanya Jenlap.

Kemudian, kesepakatan itu tercutus dan DPRD komit untuk mengawal aspirasi tersebut lengkap dengan penjelasan dari Kadis Pendidikan Thomas Amirico dan Ketua Komisi V Yanuar Irawan.

"Apirasi ini kan tentang implementasi, nah implementasi ini nanti tahapannya ada di Pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini dibawah bang Thomas Amirico sebagai Kadis Pendidikan yang akan mengawali pelaksanaan implementasinya," ungkap Giri.

"Kemudian, hadir juga disini bang Yanuar Irawan ketua komisi V yang memang mitra dari Dinas Pendidikan. Nanti akan kita kawal fokus, bagaimana implementasi ini dilaksanakan dengan baik," pungkasnya. (Ikh)