MOMENTUM, Bandarlampung--DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna internal dalam rangka pembentukan panitia khusus (pansus) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Pembahasan itu atas laporan hasil pemeriksaan kinerja atas ppaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya tahun anggaran 2023 hingga Semester I  2025.

Kemudian, laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan operasional Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025 pada PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) dan Anak Perusahaan serta instansi terkait lainnya, dan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar mengatakan rapat paripurna yang digelar Rabu (25-2-2026) membahas sejumlah agenda penting, termasuk laporan hasil pemeriksaan dari BPK serta pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Ya, hari ini paripurna membahas LHP BPK dari tahun 2023 sampai semester I 2025, kemudian juga terkait laporan operasional BUMD, dan yang ketiga pembentukan pansus untuk menindaklanjuti LHP BPK,” kata Giri saat diwawancarai.

Dia menyebut, salah satu yang menjadi perhatian DPRD adalah hasil pemeriksaan terhadap BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU) beserta anak perusahaannya.

Menurut Giri, pansus akan mendalami hasil audit tersebut guna mendorong perbaikan tata kelola perusahaan.

Giri berharap, PT LJU sebagai badan usaha milik daerah dapat dikelola secara transparan dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung.

“Harapannya tata kelola LJU dan anak-anak perusahaannya bisa lebih transparan. Yang paling penting, LJU sebagai BUMD bisa menjadi penopang pendapatan asli daerah,” harapnya.

Ia menerangkan, LJU bergerak di bidang konstruksi dan memiliki sejumlah anak perusahaan di berbagai sektor usaha, termasuk transportasi penyeberangan dan energi.

Pihaknya, melalui pansus nantinya akan mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar kinerja perusahaan daerah tersebut dapat lebih optimal.

Diketahui, Pansus itu sendiri diketuai oleh Reza Berawi dari Fraksi Gerindra. (**)