MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Kabupaten Waykanan berharap keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Harapan tersebut disampaikan Bupati Waykanan Ayu Asalasiyah saat menghadiri peresmian 2.651 Posbakum Desa dan Kelurahan se-Provinsi Lampung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Balai Keratun Lantai III Kantor Gubernur Lampung, Senin (9-3-2026).

Menurut Ayu, Posbakum diharapkan menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum secara lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

“Melalui Posbakum, masyarakat dapat memperoleh informasi hukum, konsultasi, hingga pendampingan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum tanpa terkendala biaya maupun jarak,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan Posbakum juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus menjadi ruang penyelesaian berbagai persoalan di tingkat desa, seperti sengketa lahan, konflik antarwarga, hingga persoalan keluarga melalui mekanisme mediasi maupun pendampingan hukum.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan Posbakum di setiap desa dan kelurahan akan memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan serta mempermudah layanan konsultasi dan penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengajak masyarakat memanfaatkan Posbakum sebagai tempat memperoleh layanan hukum. Menurutnya, apabila perkara berlanjut ke pengadilan, masyarakat tetap dapat memperoleh pendampingan secara gratis melalui lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi.

Saat ini, Posbakum di Provinsi Lampung didukung oleh 5.302 paralegal yang siap membantu pelayanan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. (**)