Oleh Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto

MOMENTUM -- Sebelum gencatan senjata, serangan militer Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran makin memanas dan Trump mengultimatum -- banyak yang menilai Indonesia adalah penonton jauh. Karena tidak ada rudal yang jatuh di Jakarta, tidak ada sirene perang meraung. Tak ada kepanikan massal. Bahkan muslim Indonesia terperangkap dalam balut adu domba, Iran adalah Syi’ah dan Indonesia adalah Sunni. Itu perang mereka, bukan perang kita! Begitulah kira-kira. Kendati demikian, mayoritas penduduk menyaksikan, AS dan Israel adalah agressor yang menihilkan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk melakukan genosida.

Namun, di situlah justru masalahnya. Pada satu sisi, berperan sebagai penonton jauh, sedang di sisi lain -- mengakui adanya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan AS dan Israel. Persoalannya terletak pada menarik hubungan antara peristiwa yang dirasakan secara langsung dan tidak langsung, antara realisme dan isme dalam aliran agama, dan antara keyakinan akan nilai-nilai kemanusiaan dan keraguan untuk keberpihakan. 

Memang, krisis sosial politik tidak selalu datang dengan letusan rudal atau asap mesiu. Kecemasan, ketakutan sekaligus keyakinan merayap melalui angka, bunga, dan neraca negara serta ketersediaan bahan-bahan pokok. Ia menyelinap melalui pasar obligasi, harga-harga kebutuhan hidup orang banyak, nilai tukar, dan biaya utang negara serta kemampuan bertahan memenuhi kebutuhan. Lalu orang berdebat secara teknokratis. Kedalaman ilmu dalam perdebatan itu menggambarkan siapa dia, di mana kelas (maqam) dirinya sekaligus menunjukkan keberpihakannya. Di sinilah letak persoalan kemampuan melihat situasi kemarin, hari ini dan akan datang. Soal Iran diperangi, bukan soal hari ini. Tapi soal bagaimana Perdana Menteri Mohammad Mossadegh dijatuhkan pada 19 Agustus 1953 melalui kudeta militer. Kudeta ini dikenal sebagai Operasi Ajax (Project TP-AJAX) oleh CIA dan Operasi Boot oleh intelijen Inggris (MI6).

Ada tiga alasan penting AS dan Inggris menjatuhkan Mossadegh yang terpilih secara demokratis.

Pertama, nasionalisasi industri minyak. Keputusan Mossadegh menasionalisasi industri minyak Iran pada tahun 1951 menihilkan kepentingan Inggris. Sebelumnya, industri ini dikuasai sepenuhnya oleh Anglo-Iranian Oil Company (AIOC, sekarang BP) milik Inggris. Dari sumberdaya alamnya sendiri, Iran dalam BP hanya menerima sebagian kecil keuntungan.

Kedua, kekuatiran terhadap komunisme (Perang Dingin). AS awalnya ragu untuk terlibat, namun sikap mereka berubah di bawah pemerintahan Presiden Eisenhower. Mereka khawatir krisis ekonomi akibat boikot minyak oleh Inggris akan membuat Iran jatuh ke dalam pengaruh Uni Soviet atau diambil alih oleh partai komunis lokal (Tudeh).

Ketiga, perlindungan kepentingan ekonomi Barat. AS dan Inggris melihat nasionalisasi tersebut sebagai ancaman terhadap kepentingan ekonomi mereka di Timur Tengah. Bersamaan dengan itu, mereka ingin mengembalikan kekuasaan absolut kepada Shah Mohammad Reza Pahlavi yang lebih pro-Barat. Demikian sekilas pengantar.

Ini berarti, ketegangan antara Barat dan Iran sudah berlangsung 73 tahun. Selama itu, ketegangan memuncak dalam 49 tahun terakhir. Ketegangan ini didayagunakan Iran untuk menunjukkan bahwa Iran sebagai bangsa Aria adalah bangsa yang mempunyai harkat martabat yang wajib dipertahankan hingga hembusan nafas terakhir.

Moneter: Rupiah Bukan Lagi Milik Kita

Setiap kali konflik global memanas, uang dunia nyaris berlari ke tempat aman. Dan makna “aman” di sini maksudnya adalah dolar AS. Lagi-lagi, likuiditas global mengalir ke aset yang dipersepsikan aman, dan arah aliran itu dikendalikan oleh satu entitas: The Fed. Bank sentral AS ini sudah sejak kemenangan AS pada Perang Dunia II hingga sekarang menjadi rujukan untuk suku bunga dan inflasi global. Tentu saja termasuk nilai tukar. Tiga bersaudara ini, yakni nilai tukar, suku bunga, dan inflasi adalah saudara sekandung yang saling mendukung. Namun nilai intrisik di balik itu adalah persepsi yang melahirkan kepercayaan baik karena kesediaan, paksaan, atau karena indoktrinasi dan intimidasi. 

Bank Dunia dan IMF pun “tunduk” pada keputusannya karena tiga hal: perkasanya dolar, besarnya Produk Domestik Bruto AS, dan dolar AS dipakai sebagai alat transaksi perdagangan dan keuangan global serta sebagai cadangan global. Padahal sejak Nixon Shock 15 Agustus 1971, dolar AS tidak lagi bersandar pada emas. Dolar AS kehilangan jaminan fisiknya. Ironinya, dunia tetap percaya. 

Indonesia sendiri sejak  Konferensi Meja Bundar (KMB) dibatalkan dan kemudian masuk ke era Orde Baru berada dalam sistem dan standarisasi Barat. Dan karenanya setiap negara yang berada dalam sistem dan strandarisasi yang mereka tentukan, pasti terdikte. Salah satu buktinya adalah melemah rupiah terhadap dolar AS sejak 1961 hingga saat ini. Dalam rentang 1998 hingga saat ini, rupiah jatuh rata pertahun 9,39 persen. Suku bunga dan inflasi pun merujuk keputusan The Fed. Ini mengindikasikan betapa rentannya perekonomian Indonesia.

Perang AS-Israel terhadap Iran, Dampak bagi Indonesia?

Sejak Indonesia meratifikasi hasil KMB melalui UU No. 10/1949 pada Desember 1949, bangsa dan negara Indonesia masuk dalam jebakan struktural ekonomi secara eksternal dan internal. Secara eksternal, Indonesia diwajibkan menanggung utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden (setara Rp 860 triliun menurut kurs tertentu) sebagai syarat pengakuan kedaulatan. Utang ini mencakup biaya operasi militer Belanda (Agresi Militer I dan II) selama masa revolusi fisik 1945–1949. Ini harus disampaikan berulang untuk membangun kesadaran betapa Indonesia ditekan Belanda dan AS. Lalu, dengan paksaan untuk masuk IMF dan Bank Dunia, Indonesia tunduk pada sistem dan standarisasi Barat. Dalam narasi lain, Indonesia harus bersedia ditekan oleh kehendak lembaga multilateral. Secara internal, Indonesia yang belum bangkit dunia usahanya dipaksa untuk membebaskan perusahaan-perusahaan asing beroperasi di domestik. Artinya, Indonesia dipaksa tunduk pada liberalisasi ekonomi. Saat yang sama, pulau-pulau terluar diajak AS unuk berpisah dengan Jakarta. Gangguan pemberontakan dan separatism terus berjalan atas dukungan AS dan Barat.

Dalam situasi kekinian, AS-Israel yang memerangi Iran jelas menghunus moneter, APBN dan sektor riil. Tekanan eksternal terjadi disebabkan impor dan utang luar negeri. Lagi-lagi, sejak era Soeharto hingga kini perekonomian Indonesia dirundung ketidak pastian, atau dibalut kegelapan.

Kaum serakah pun menuntut lebih. Maka imbal hasil SBN naik dari kisaran 6,1% ke 6,8%. Suku bunga domestik dipaksa ikut naik. Dan hal ini bukan sekadar fluktuasi, tapi sinyal keras: Indonesia tidak sepenuhnya mengendalikan harga uangnya sendiri. Kedaulatan moneter terkikis melalui kejatuhan nilai tukar terus menerus dalam jangka panjang dan jebakan utang.

Lihat pada setiap kenaikan yield. Angka ini memberi arti risiko meningkat, kemampuan Anda melemah, dan Anda harus tunduk pada perjanjian. Hasilnya adalah tambahan beban nyata di APBN. Setiap persen berarti triliunan rupiah yang harus dibayar hanya untuk “bertahan”. Akibatnya ruang fiskal makin sempit. Penguasa harus membela diri dan sekuat tenaga membangun kepercayaan pasar keuangan.

Fiskal: APBN Terjebak Rutinitas Defisit

Sempitnya ruang fiskal menggambarkan melemahnya kemampuan pembiayaan yang berarti melemahnya pemerintah menjalakan peranannya. Perjalanan menuju negara gagal tak terhidarkan. Di dalam negeri, masalahnya lebih struktural, bahkan lebih mengkhawatirkan. Kemampuan bayar utang ditutup dengan membuat utang baru di saat rasio pajak stagnan di 10 - 11% PDB. Saat yang sama belanja negara didominasi kewajiban, subsidi energi, gaji ASN dan memenuhi tuntutan rasa keadilan melalui alokasi dan distribusi anggaran.

Dalam kondisi normal saja ruang fiskal sudah terbatas. Dalam kondisi krisis global, ruang itu menyempit dan makin menyempit. Logikanya sederhana: pendapatan seret, belanja tak bisa dipotong. Defisit melebar. Apa boleh buat, utang baru jadi solusi. Siklus seperti ini menghasilkan Indonesia dalam ketergantungan. Justru siklus ini yang memberikan bukti empiris sebaliknya kepada kaum ekonom neolib bahwa Indonesia dalam posisi interdependen, saling ketergantugan. Iran memberikan bukti, bebasnya mereka dari invasi dan intervensi sistem dan standarisasi perekonomian Barat membuahkan kemandirian dan harga diri.  

Situasi perekonomian saat ini, seperti juga 60 tahun lalu, yakni APBN Indonesia mandiri. Ia berada dalam orbit institusi global seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), dan pasar keuangan global. Karenanya, defisit harus dijaga. Kredibilitas harus dipertahankan. Rating utang tidak boleh turun. Sekilas, hal ini terlihat disiplin. Namun dalam praktik: “kebijakan moneter dan fiskal Indonesia ditentukan pihak luar”.

Tidak heran jika kebanyakan bangsa Indonesia tidak memiliki kebanggaan memegang rupiah saat menukarkannya di luar negeri. Rupiah adalah mata uang yang lemah dan terus melemah.

Sektor Riil: Mesin yang Tersendat

Jika moneter ditekan dari luar dan fiskal terkunci dari dalam, maka sektor riil adalah korban paling nyata di bawah. Bayangkan, ada apa saat kredit yang disetujui tapi tidak dicairkan mencapai Rp2.536,4 triliun atau 22,86 prosen. Ini menggambarkan likuiditas berlebih, mereka memburu SBN, perbankan wait and see karena risiko ketidak pastian meningkat, dan akhirnya sektor riil tersendat.

Sementara struktur ekonomi Indonesia masih rapuh: ekspor bertumpu pada komoditas mentah, contohnya, atau industrialisasi tak pernah benar-benar matang bahkan mengalami deindutrialisasi dini. Impor barang modal dan energi pun tetap tinggi. Artinya, Indonesia hidup dalam siklus rentan yang berulang. Jika harga batu bara dan nikel naik maka APBN tampak sehat; bila harganya turun seketika defisit kembali melebar. Ini bukan strategi, tapi ketergantungan yang dibungkus sebagai keberuntungan durian runtuh _(windfall)._

Maka ketika konflik global mendorong harga energi naik, biaya produksi domestik ikut melonjak. Industri tertekan. Daya beli melemah. Pertumbuhan ekonomi menjadi tersendat dan melambat. Narasi ekonomi politiknya, karena hal itu berulang terjadi, maka Indonesia mengalami kelumpuhan ekonomi.

Stabil di Permukaan, Rapuh di Kedalaman

Secara resmi, semua indikator tampak “aman”. Rasio utang di kisaran 38 - 40% PDB; defisit masih dalam batas; APBN terlihat terkendali. Namun, sesungguhnya angka-angka ini menyimpan realitas getir yang lebih tersembunyi.

Tiga gejala utama mulai terlihat:  

1. Bunga utang membengkak. Belanja bunga tumbuh lebih cepat daripada belanja produktif. Pendapatan APBN tidak cukup buat bayar bunga dan cicilan. Hal ini bukan masalah teknis, tapi alarm dini; 

2. Siklus “gali kubangan tutup jurang”. Ya. Jatuh tempo utang dibayar dengan utang baru. Dan tampaknya, pemandangan ini bukanlah anomali, namun nyaris sudah menjadi sistem; 

3. Ketergantungan pada investor. Pasar menentukan biaya utang. Sentimen global menentukan arah. Ujungnya apa? Indonesia tidak sepenuhnya menentukan nasib fiskalnya sendiri.

Tidak akan ada krisis dramatis seperti 1998. Tidak ada kejatuhan mendadak. Yang terjadi justru lebih senyap namun sulit dibendung: ruang fiskal menyempit perlahan, ketergantungan utang semakin dalam, dan sektor riil kehilangan daya tahan. Indonesia tidak runtuh. Namun juga tidak benar-benar bebas. Inilah jebakan fiskal modern: terlihat stabil, tetapi terkunci secara struktural.

Maka menjajah Indonesia tidak membutuhkan senjata, cukup dengan “Tujuh I” (invasi modal, sistem, dan teknologi, intervensi kebijakan dan regulasi, infiltrasi melalui sistem dan penempatan orang, interferensi melalui media massa dan media sosial serta lembaga-lembaga ekonomi, indoktrinasi sejumlah tokoh dan pembentuk opini, intimidasi melalui berita dan celoteh tokoh atau sejumlah orang berpengaruh, dan berujung pada inflasi. Hasilnya instability (kegaduhan, ketidakstabilan) dan impoverishment, yakni pemiskinan struktural.

Penutup: Jebakan (Senyap) Struktural 

Perang antara Iran versus AS-Israel memang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia. Namun dampaknya terasa ke seluruh penjuru dunia hingga ke ruang rapat Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dapur-dapur rumah tangga, dan pasar obligasi domestik. Dampak pada Indonesia, lagi-lagi bukan tentang peperangan, tetapi mengenai posisi Indonesia dalam sistem perekonomian dan keuangan global. Saya teringat akan ucapan sejumlah ekonom neolib ternama. Dalam berbagai kesempatan, waktu dan tempat berbeda, saat saya mengajukan tesa pentingnya membangun kemandirian berbasis kekuatan sendiri, mereka merespon, “Wuah, kita menjadi bangsa terasing di tengah globalisasi. Kita menjadi katak dalam tempurung.” Ada lagi yang lebih vulgar merespon. Ekonom itu dengan percaya diri dan lantang menyampaikan, go to hell nationalism. Chatib Basri yang menjadi Penasihat Khusus Menteri Keuangan dan kemudian menjadi Menteri Keuangan RI di era SBY bahkan menyatakan, “Kantongi nasionalismemu".

Padahal posisinya jelas: moneter mengikuti dolar AS. Fiskal diawasi keras oleh pasar dengan segala instrumen seperti regulasi, standarisasi, rating, dan reputasi. Sedangkan sektor riil belum sepenuhnya mandiri. Jadi, selama struktur ini tidak berubah, maka setiap krisis global hanya akan mengulang pola yang sama. Indonesia seakan-akan terlihat stabil -- sampai suatu hari nanti stabilitas itu tidak lagi cukup untuk menutupi kerentanannya. Saat yang sama posisi Indonesia secara global adalah pengekor. Dampaknya kerentanan yang telanjang nanti akan menunjukkan, Indonesia sesungguhnya belum merdeka, kata Moh Hatta dan Tan Malaka. (**)