MOMENTUM, Gunungsugih--Arah program pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah dinilai belum menunjukkan kejelasan. Sejumlah sektor, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, pendidikan hingga kesejahteraan masyarakat, disebut belum memperlihatkan progres signifikan.

Kondisi ini terjadi pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati nonaktif Ardito Wijaya bersama empat orang lainnya. Sejak itu, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dinilai belum berjalan optimal.

Hingga saat ini, realisasi program disebut masih minim. Lambatnya proses pelaksanaan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD) juga menjadi sorotan.

Akibatnya, berbagai keluhan masyarakat belum dapat dijawab melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2026. Selain itu, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung Tengah disebut belum merampungkan perencanaan pembangunan infrastruktur.

Jika kondisi tersebut berlanjut, keterlambatan pembangunan infrastruktur dinilai berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Ketua Tim Optimalisasi Masyarakat Bersatu Aksi (Tombak) Lampung, Marzuki, turut menyoroti lambatnya kinerja penyelenggara anggaran, khususnya di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung Tengah.

“Kondisi Lampung Tengah saat ini belum kondusif. Ada isu kurang harmonisnya koordinasi antara Sekretaris Daerah dan Plt Bupati, yang berdampak pada jalannya pemerintahan,” kata Marzuki, Rabu (22/4/2026).

Ia juga menyinggung adanya dinamika dalam penunjukan pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang dinilai dapat mengganggu stabilitas birokrasi.

“Contohnya pada penunjukan Plt Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Penunjukan yang dilakukan Plt Bupati kemudian berubah dalam waktu singkat,” ujarnya.

Marzuki meminta aparat penegak hukum, khususnya KPK, untuk melakukan pemantauan guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat fokus menjalankan program pembangunan tanpa terpengaruh dinamika internal.

“Kami berencana menyampaikan laporan kepada KPK agar kondisi di Lampung Tengah tetap dalam pengawasan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel,” katanya. (**)