MOMENTUM, Pringsewu – Ratusan mahasiswa menggelar aksi di Kantor Bupati dan DPRD Pringsewu, Jumat (22/5/2026). Mereka mendesak evaluasi kebijakan pemerintah daerah serta menyoroti dugaan oknum anggota DPRD yang mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Massa gabungan yang berasal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pringsewu bersama Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI) itu memulai aksi di halaman Kantor Bupati Pringsewu. Aksi dipimpin Ketua dan Sekretaris Umum PC IMM Cabang Pringsewu, Rahman Wiansyah dan Siti Masdianti.

Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan keberlangsungan Kabupaten Pringsewu.

Situasi sempat memanas saat sejumlah mahasiswa mencoba masuk ke area Kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Aparat gabungan dari Polres Pringsewu bersama Satpol PP kemudian membentuk pagar betis guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Mahasiswa selanjutnya menggelar orasi secara bergantian di bawah pengawalan aparat keamanan.

Ratusan massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pringsewu bersama Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI) gerdung kantor bupati dan DPRD. Foto: Joko Sulistyo.

Usai berorasi di Kantor Bupati, massa bergerak berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kabupaten Pringsewu. Dengan membawa bendera organisasi, spanduk, serta karton berisi kritik, mereka kembali menyampaikan tuntutan di halaman gedung wakil rakyat tersebut.

Salah satu isu yang menjadi sorotan ialah dugaan adanya oknum anggota DPRD Pringsewu yang memiliki sekaligus mengelola dapur program MBG.

Sekretaris Umum PC IMM Cabang Pringsewu, Siti Masdianti, menilai hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Ini tidak boleh kita biarkan. DPRD adalah mata rakyat dalam pengawasan, lalu siapa yang akan mengawasi bila ikut bermain,” tegasnya saat berorasi.

Mahasiswa juga membawa sejumlah poster bernada kritik. Di antaranya bertuliskan “Pringsewu Butuh MBG Bersih, Bukan MBG Berkonflik Kepentingan”. Ada pula tulisan “Uang Rakyat Bukan Ongkos Jalan-Jalan, Mana Hasil Kunjungan” hingga plesetan kunker menjadi “Kurang Kerjaan”.

Dalam aksi tersebut, IMM Cabang Pringsewu menyampaikan lima tuntutan. Di antaranya mendesak keterbukaan hasil kunjungan kerja pemerintah daerah dan DPRD, evaluasi efektivitas anggaran perjalanan dinas dan bimbingan teknis, hingga evaluasi penempatan ASN yang dinilai tidak sesuai bidang keilmuan.

Selain itu, mahasiswa juga meminta Pemkab Pringsewu meningkatkan pelayanan publik serta mendesak evaluasi terhadap anggota DPRD yang diduga terlibat dalam pengelolaan program MBG.

Sebelum membubarkan diri, mahasiswa mengajak seluruh elemen mahasiswa memviralkan isu tersebut melalui media sosial sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan mereka. (**)