MOMENTUM, Jakarta--Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” kata Yassierli.

Menurutnya, tugas Kemnaker mencakup berbagai bidang, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Karena itu, kata dia, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja diperlukan untuk memastikan program-program kementerian berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Yassierli mengatakan Kemnaker terus memperkuat program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), antara lain melalui perluasan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Selain itu, Kemnaker juga mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja guna mempercepat penyerapan lulusan pelatihan ke dunia kerja.

Di bidang regulasi, Kemnaker melakukan evaluasi terhadap sejumlah ketentuan untuk mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

Yassierli juga menyebut peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu fokus penguatan organisasi. Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti sesuai jenjang karier.

Selain itu, penguatan pengawasan internal berbasis risiko dan peningkatan fungsi investigasi terus dilakukan untuk mendukung tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Kemnaker juga mengembangkan sistem data terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan evaluasi program.

“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Yassierli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja menjadi fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program dan kinerja organisasi.

“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Cris. (**)