Harianmomentum.com--DPRD Kota Metro meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera membuat peraturan daerah (perda) tentang peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. 

Anggota Komisi I DPRD Metro Nasrianto Effendi mengatakan, dengan adanya perda tersebut, pemerintah daerah mempunyai pedoman, jika ada permasalahan berkaitan dengan SMA/SMK. 

"Jadi kami baru audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung,untuk meminta pembuatan perda peralihan. Kita belajar dari yang baru-baru ini terjadi—Kasus penahanan ijazah siswa di SMKN 2 Metro," kata Nasrianto pada harianmomentum.com, Kamis (1/2).

Dia melanjutkan, dengan perda tersebut pemerintah daerah punya acuan atau pedoman untuk mencari jalan keluar yang tepat, jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan di SMA/SMK    

Menurut dia, kasus penahanan ijazah siswa yang baru-baru ini terjadi di Kota Metro cukup meresahkan. Tidak menutup kemungkinan, kasus serupa juga terjadi di kabupaten/kota lainnya. 

“Memang saat ini sulit mencari jalan keluar yang cepat, karena wewenang pengelolaan SMA/SMK berada di bawah pemerintah provinsi,” terangnya. 

Selain perda, dia juga meminta Pemprov Lampung dapat menghapus kebijakan uang komite di SMA/SMK, dan mensubsidi dengan APBD. Terlebih lagi, selama ini SMA/ SMK di Metro, tidak mendapat dana BOS daerah. 

“Dengan adanya subsidi, maka kasus seperti penahanan ijazah tidak akan terjadi lagi. Sehingga pengalihan kewenangan dari daerah ke provinsi, akan membuat siswa mau pun sekolah bertambah baik,” jelasnya.

Menurut dia, saat ini perda tentang pengalihan SMA/SMK dimiliki dua provinsi: Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan. (pie)