MOMENTUM, Bandarlampung -- Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Lampung diwarnai aksi protes mahasiswa. Sejumlah aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung menjahit mulut dan membakar spanduk sebagai simbol penolakan terhadap menguatnya militerisme di ruang sipil serta memburuknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Aksi digelar di Bundaran Tugu Adipura, Bandarlampung, Rabu (10/6/2026), bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Provinsi Lampung.

Tiga peserta aksi melakukan teatrikal jahit mulut menggunakan benang medis. Massa juga membakar spanduk berwarna hijau bercorak loreng yang mereka sebut sebagai simbol penolakan terhadap remiliterisasi ruang sipil.

Dengan membawa bendera merah LMND dan sejumlah spanduk tuntutan, para peserta aksi secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menyoroti berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, hingga keterlibatan militer dalam urusan sipil.

Koordinator aksi, Josua Sitorus, mengatakan aksi jahit mulut merupakan simbol kondisi demokrasi yang dinilai semakin terancam.

"Kita lihat betapa kuatnya militer membungkam suara-suara sipil. Sipil tidak punya senjata, sipil hanya punya suara dan pikiran kritis, tetapi dibungkam dengan budaya militer yang dipaksa masuk ke ruang sipil. Hari ini jahit mulut ini menggambarkan situasi Indonesia yang semakin otoriter," kata Josua.

Menurut dia, aksi tersebut juga menjadi bentuk kritik terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dinilai semakin sulit.

"Kita harus mengkritisi bahwa rakyat sedang susah. Tapi di sisi lain Prabowo bersukacita di ruangan ber-AC. Sementara ada orang yang harus mengamen di jalan untuk bertahan hidup dan banyak anak muda yang tidak mendapatkan kepastian kerja. Ini situasi nyata yang sedang dihadapi rakyat hari ini," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, LMND Lampung menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya adalah penerapan pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok masyarakat kaya yang dinilai menguasai sebagian besar kekayaan nasional.

Josua menilai ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin lebar. Berdasarkan data yang digunakan organisasinya, sekitar 10 persen kelompok masyarakat kaya menguasai hingga 70 persen kekayaan nasional.

"Prinsip negara adalah bagaimana kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya terakumulasi pada segelintir orang. Karena itu sudah saatnya orang kaya dipajaki melalui kebijakan pajak kekayaan," tegasnya.

Selain itu, LMND juga menuntut terwujudnya pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Josua, besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

"Kita sering mendengar anggaran pendidikan mencapai ratusan triliun rupiah. Tapi faktanya masih banyak anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan karena persoalan ekonomi. Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak masih lebih besar dinikmati kelompok mampu dibanding masyarakat miskin," katanya.

Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan orasi dan tuntutannya, massa membubarkan diri secara tertib. (**)