MOMENTUM, Jakarta -- Istana merespons aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang digelar di Bundaran HI, Jakarta, dengan menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan efisiensi anggaran dan tetap melanjutkan program-program strategis yang menjadi sasaran kritik mahasiswa.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari mengatakan sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa, termasuk terkait pemborosan APBN, harga BBM, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG), telah menjadi perhatian pemerintah.

"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," kata Qodari.

BACA JUGA:

Ratusan Mahasiswa Desak Hentikan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih

Menanggapi tuntutan penghentian pemborosan APBN, Qodari menegaskan pemerintah justru telah melakukan langkah efisiensi dengan memangkas berbagai belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial.

Menurutnya, kebijakan tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp300 triliun. Selain itu, pemerintah juga membentuk Danantara sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara dan menutup potensi kebocoran anggaran.

Terkait tuntutan penurunan harga BBM, Qodari menjelaskan bahwa harga energi sangat dipengaruhi dinamika pasar global. Ia mengatakan pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan bahan bakar nabati, termasuk program biodiesel B50 dan bahan bakar campuran etanol E20.

"Khusus untuk BBM bersubsidi, pemerintah tidak melakukan kenaikan harga," ujarnya.

Sementara itu, mengenai tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis, Qodari memastikan pemerintah tidak akan menghentikan program yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola program, mulai dari kualitas makanan, penerima manfaat, pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pelibatan pelaku usaha lokal.

"Kalau ada masalah dalam pelaksanaan, tentu diperbaiki. Bukan berarti programnya dihentikan," katanya.

Qodari juga menegaskan pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai langkah reformasi ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penertiban berbagai praktik yang merugikan negara serta pembenahan tata kelola sektor strategis.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI pada Kamis (12/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga BBM, menurunkan harga kebutuhan pokok, menghentikan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta menghentikan militerisasi di ranah sipil.

Pemerintah menilai seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan akan menjadi masukan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan publik.(**)