MOMENTUM, Bandarlampung--Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Lampung Tarik Mandat" di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (15/6/2026). 

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan yang mencakup isu pendidikan, harga kebutuhan pokok, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), reformasi Polri, pajak kekayaan, hingga penegakan hak asasi manusia.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu diikuti mahasiswa dari Universitas Lampung (Unila), UIN Raden Intan Lampung, serta sejumlah kampus lain dan elemen masyarakat. Hingga siang hari, massa masih bertahan di halaman Kantor DPRD Lampung untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, dan penegakan hukum membutuhkan perhatian serius pemerintah. Mereka juga menyoroti peran DPRD Lampung yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Massa menyebut masih terjadi kebocoran anggaran daerah di Lampung. Salah satu yang disorot adalah kasus dugaan korupsi di PT Lampung Energi Berjaya yang saat ini sedang bergulir di pengadilan. Selain itu, mahasiswa juga mengkritik sejumlah proyek infrastruktur jalan yang dinilai tidak dikerjakan sesuai ketentuan.

"Pendidikan bukan lagi prioritas pemerintah. Pendidikan telah tertindas," teriak salah seorang orator dalam aksi tersebut.

Mahasiswa juga mengkritik sejumlah program pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani anggaran negara dan belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat kecil.

"Hentikan program MBG yang tidak masuk akal. Program ini hanya untuk memperkaya para elit," ujar orator lainnya.

Aksi sempat diwarnai tabur bunga dan pembakaran ban di halaman Kantor DPRD Lampung. Kepulan asap hitam terlihat membumbung tinggi dari lokasi demonstrasi.

Sementara itu, aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat di sekitar area DPRD Lampung. Pintu masuk gedung dipasangi kawat berduri untuk mengantisipasi gangguan keamanan selama aksi berlangsung.

Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengimbau para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan, yakni menjadikan pendidikan sebagai program prioritas melalui pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis; menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM); menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes); merevisi Undang-Undang Kepolisian serta menghentikan praktik militerisme di ranah sipil; menerapkan regulasi pajak kekayaan untuk menciptakan keadilan ekonomi; serta mewujudkan penegakan hak asasi manusia yang substansial dan berpihak kepada masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung dan mahasiswa menunggu tanggapan dari pihak DPRD Provinsi Lampung atas tuntutan yang mereka sampaikan. (**)