MOMENTUM, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino menyusul prediksi puncak musim kemarau yang akan terjadi pada Juli hingga September 2026. 

Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, gangguan ketahanan pangan, hingga mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.

Langkah antisipatif tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual dan diikuti Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, dari Command Center Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026).

Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menyoroti kesiapsiagaan daerah menghadapi dampak El Nino pada pekan keempat Juni 2026 di sejumlah wilayah Indonesia. Fenomena pemanasan suhu muka laut itu diperkirakan menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak kemarau ekstrem akan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Pada periode tersebut, curah hujan diperkirakan berada di bawah normal sehingga meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyusunan rencana aksi daerah, optimalisasi pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, serta pemanfaatan informasi iklim dari BMKG sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Selain itu, upaya mitigasi juga dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait penghematan penggunaan air, pencegahan kebakaran lahan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Kepala Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, meminta seluruh kepala daerah segera memetakan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan ketika terjadi kekeringan.

Fenomena El Nino juga dinilai berpotensi memengaruhi ketahanan pangan dan memicu gejolak harga komoditas, sehingga diperlukan langkah konkret sejak dini untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga.

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap sektor pertanian, lingkungan, kesehatan, dan perekonomian.

Melalui kesiapsiagaan yang dilakukan sejak awal, pemerintah berharap risiko akibat perubahan iklim dapat ditekan dan kebutuhan air serta pangan masyarakat tetap terjaga selama puncak musim kemarau berlangsung.(*)