MOMENTUM, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung mematangkan persiapan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) sekolah rakyat, termasuk memastikan proses transisi dan pemindahan data siswa menuju sekolah rakyat permanen berjalan lancar.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026).

Berdasarkan laporan teknis yang disampaikan dalam rapat, proses transisi dan pemindahan data siswa hingga saat ini berjalan cukup baik. Tingkat penonaktifan data siswa tercatat hanya sebesar 4,2 persen atau masih di bawah ambang batas toleransi sebesar 5 persen.

Meski demikian, Jihan menegaskan pengawasan ketat tetap diperlukan, terutama pada masa awal pelaksanaan MPLS, guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.

Untuk mengawal proses tersebut, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan melakukan monitoring harian selama masa transisi awal.

"Monitoring dilakukan agar seluruh tahapan tetap berjalan on track dan tidak ada siswa yang terkendala dalam proses transisi menuju Sekolah Rakyat permanen," demikian disampaikan dalam rapat tersebut.

Saat ini, fokus persiapan diarahkan pada pemetaan kuota riil di wilayah prioritas, khususnya Kabupaten Lampung Timur dan kawasan Kota Baru.

Di Lampung Timur, Sekolah Rakyat siap menampung sebanyak 337 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 270 siswa hasil penjangkauan lapangan dan 60 siswa dari sekolah rintisan SKB 35.

Sementara itu, Sekolah Rakyat (SR) 32 Kota Baru, Lampung Selatan, mengalokasikan kuota bagi 270 peserta didik. Sekolah tersebut membuka tiga rombongan belajar (rombel) untuk masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas 30 siswa per rombel.

Menjelang pembukaan resmi atau open house yang dijadwalkan pada 13 Juli 2026, Pemprov Lampung juga mengagendakan kegiatan kunjungan rumah (home visit) kepada calon siswa.

Wakil Gubernur bersama tim teknis dijadwalkan meninjau langsung tiga rumah siswa dari kelompok desil terendah yang telah dipetakan tim lapangan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan kesiapan siswa sebelum memulai kegiatan belajar di Sekolah Rakyat.

Pemprov Lampung optimistis, melalui kolaborasi lintas sektor, proses transisi menuju Sekolah Rakyat permanen dapat berjalan lancar dan menjadi salah satu langkah strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.(*)