MOMENTUM, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Barat sebagai langkah memperkuat iklim investasi, pengembangan pariwisata, dan perlindungan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan.

Pembahasan dilakukan dalam Rapat Pleno Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Lampung yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (14/7/2026).

Marindo mengatakan Forum Penataan Ruang merupakan tahapan strategis dalam penyusunan revisi RTRW sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Forum tersebut menjadi wadah sinkronisasi lintas instansi agar dokumen tata ruang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Menurutnya, penataan ruang menjadi fondasi penting untuk mewujudkan target Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah dengan perekonomian terdepan di Indonesia pada 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas.

"Penataan ruang harus mampu menjadi instrumen dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan," kata Marindo.

Ia menjelaskan, revisi RTRW harus mengacu pada RPJMN 2025–2029 dan delapan misi Asta Cita, sekaligus mendukung arah kebijakan RPJMD Provinsi Lampung, termasuk pengembangan koridor ekonomi berbasis potensi wilayah.

Marindo menyebut Kabupaten Pesisir Barat berada di Koridor Ekonomi Wilayah III yang diarahkan sebagai pusat pengembangan ekonomi biru, penguatan pariwisata pesisir, serta industri berbasis sumber daya alam. Karena itu, RTRW diharapkan mampu menjadi pedoman pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Rapat pleno ini menjadi momentum penting untuk memastikan substansi revisi RTRW telah selaras dengan RTRW Provinsi Lampung, kebijakan nasional, dan arah pembangunan daerah sehingga dapat menjadi pedoman pembangunan yang terarah, berdaya saing, dan berkelanjutan," ujarnya.

Marindo juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Lampung yang belum menyelesaikan revisi RTRW agar segera menuntaskan proses penyusunannya secara selaras dengan RTRW Provinsi Lampung sebagai persiapan menghadapi bonus demografi dan Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko mengatakan daerahnya memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan perkebunan yang perlu didukung melalui penataan ruang yang tepat.

"Tata ruang yang baik bukan hanya mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang," katanya.

Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Vika Fitri Indra, mengatakan rapat pleno bertujuan memperoleh kesepakatan akhir terhadap substansi Ranperda RTRW Kabupaten Pesisir Barat sebelum dibahas pada tahap lintas sektoral di kementerian terkait.

Menurutnya, dokumen revisi RTRW telah melalui berbagai tahapan pembahasan di tingkat provinsi, mulai dari Klinik Struktur Ruang, Klinik Pola Ruang, Klinik Tata Naskah hingga Pra-Forum Penataan Ruang. Hasil rapat pleno nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Forum Penataan Ruang sebagai salah satu syarat utama dalam proses penetapan Ranperda RTRW Kabupaten Pesisir Barat.(*)