MOMENTUM, Pringsewu--DPRD Kabupaten Pringsewu mulai membenahi struktur organisasi perangkat daerah (OPD), guna menekan belanja pegawai dan meningkatkan kinerja birokrasi. Langkah itu diawali dengan konsultasi Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Perangkat Daerah ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (14-7-2026).

Rombongan dipimpin Ketua Pansus Joni Sapuan didampingi Wakil Ketua Agus Irwanto beserta anggota. Mereka diterima Plt Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah IV KemenPAN-RB, Hijrah Apriyansyah.

Dalam pertemuan itu, KemenPAN-RB menegaskan penataan OPD harus berbasis analisis beban kerja, kemampuan keuangan daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Organisasi juga harus disusun sesuai kebutuhan, bukan sekadar memperbanyak struktur.

Untuk Pringsewu, KemenPAN-RB menilai belanja pegawai yang masih tinggi perlu menjadi perhatian. Urusan prioritas diminta diperkuat, sedangkan fungsi yang serupa dapat digabung agar birokrasi lebih ramping dan efisien.

Ketua Pansus Joni Sapuan mengatakan, perubahan struktur OPD diperlukan karena Pringsewu masih menghadapi tingginya belanja pegawai, tumpang tindih tugas antarperangkat daerah, serta penurunan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Wakil Ketua Pansus Agus Irwanto menambahkan, penataan organisasi diharapkan mampu menghadirkan birokrasi yang lebih efektif sekaligus mengurangi beban belanja pegawai.

Melalui perubahan struktur OPD, DPRD menargetkan terciptanya birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah. (**)