MOMENTUM, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI membahas penguatan pelaksanaan reforma agraria dan optimalisasi peran Bank Tanah dalam Focus Group Discussion (FGD) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan reforma agraria tidak hanya berfokus pada legalisasi aset, tetapi juga memastikan tanah yang telah didistribusikan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Reforma Agraria ini tidak sekadar soal legalisasi aset, namun juga memastikan penataan aksesnya, yaitu tanah yang telah diberikan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar Ossy saat membuka FGD.

Menurut Ossy, pelaksanaan reforma agraria masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan objek reforma agraria yang benar-benar clean and clear, ketepatan sasaran penerima manfaat, kesinambungan antara penataan aset dan penataan akses, hingga efektivitas kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah.

"Kita perlu memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat dari Reforma Agraria. Setelah penataan aset dilakukan, penataan akses juga harus berjalan agar tanah tersebut berdaya guna, berhasil guna, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat," katanya.

Selain reforma agraria, Ossy menekankan pentingnya peran Bank Tanah dalam pengelolaan pertanahan. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki fungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan fungsi sosial tanah.

"Bank Tanah juga memastikan tanah yang dikelola bebas dari persoalan hukum dan konflik sosial, membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta mencegah praktik spekulasi agar tanah dimanfaatkan sesuai peruntukannya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya telah menghimpun berbagai masukan dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja sebagai bahan penyempurnaan kebijakan reforma agraria.

Menurutnya, sejumlah persoalan seperti redistribusi tanah, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HPL), legalisasi aset, tanah adat, Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), hingga peran Bank Tanah masih memerlukan penguatan regulasi agar implementasinya lebih efektif.

"Kami ingin ada perbaikan dari hulu atau perbaikan dari regulasi. Kalau Kementerian ATR/BPN ragu memperbaiki regulasinya, kami akan memberikan dukungan agar negara memiliki kepastian hukum yang lebih kuat," kata Rifqinizamy.

Ia juga menilai Bank Tanah perlu memperoleh penguatan regulasi agar dapat menjalankan fungsi penghimpunan dan pendistribusian tanah secara optimal untuk mendukung reforma agraria dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Sebagai mitra kerja, Komisi II DPR RI akan lebih sering berkoordinasi dengan Bank Tanah untuk memastikan program Reforma Agraria melalui dukungan Bank Tanah dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

FGD tersebut juga menghadirkan pemaparan dari Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat. Kegiatan diikuti pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.(*)