MOMENTUM, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung kembali merombak jajaran pejabat eselon II. Pelantikan dua pejabat pada Senin (20/7/2026) membuat frekuensi rotasi pimpinan tinggi pratama mencapai empat kali dalam kurun kurang dari setahun.

Rotasi terbaru dilakukan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.

Dengan pelantikan tersebut, sedikitnya telah terjadi empat kali rotasi pejabat eselon II sejak Agustus 2025. Sebelumnya, perombakan dilakukan pada 22 Agustus 2025, 9 April 2026, dan 4 Mei 2026.

Pada Agustus 2025, Pemerintah Provinsi Lampung melantik dan memutasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama. 

Selanjutnya pada April 2026 dilakukan rotasi dua kepala dinas, yakni Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Sebulan kemudian, enam pejabat eselon II kembali dirotasi. Kini, dua pejabat kembali berganti posisi.

Dalam pelantikan kali ini, Hery Sadli dilantik sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. Sementara Marzuqi Sayuti yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek dipercaya menjadi Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Selain itu, Marindo juga melantik Putu Junita Palupi sebagai Dokter Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Dalam dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Ahli Utama serta Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/2430/VI.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Marindo mengatakan jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan jabatan manajerial yang menuntut kemampuan memimpin organisasi, mengelola sumber daya manusia dan anggaran secara efektif, serta mengambil keputusan strategis di tengah dinamika pemerintahan.

Menurutnya, pejabat juga dituntut mampu memimpin transformasi digital di unit kerja masing-masing serta mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Kemampuan manajerial bukan hanya menjadi bentuk kepercayaan, tetapi juga pembuktian kapasitas dalam menghadirkan inovasi dan perubahan nyata," kata Marindo.

Kepada Marzuqi Sayuti, Marindo meminta agar terus memperkuat reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan alur kerja, serta membangun budaya kerja ASN yang cepat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Sementara kepada Hery Sadli, Marindo menekankan pentingnya pengelolaan administrasi dan anggaran untuk mendukung pelayanan kesehatan di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. Menurutnya, pengelolaan rumah sakit harus mampu memastikan pelayanan kepada pasien berjalan tanpa kendala administratif, sekaligus menjamin ketersediaan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Kepada Putu Junita Palupi, Marindo berharap jabatan Dokter Ahli Utama dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung sekaligus menjadi teladan bagi tenaga medis lainnya.

Marindo juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik untuk menjaga integritas, menghindari penyimpangan, serta memanfaatkan teknologi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

"Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa," ujarnya.(*)