MOMENTUM, Bandarlampung – Wakil Bupati Tulangbawang Barat Nadirsyah bersama Sekretaris Daerah Iwan Mursalin menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung, Kamis (23/7/2026).

Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat dalam forum tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola pertanahan dan pemanfaatan ruang secara terintegrasi guna mempercepat pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kegiatan itu, Wabup dan Sekda Tubaba didampingi Inspektur Kabupaten Tulangbawang Barat, Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), serta jajaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Tubaba.

Rakorda dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto, Kepala Kanwil ATR/BPN Lampung Suwito, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pertanahan Dedi Noor Cahyanto, serta para bupati/wali kota se-Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, sinergi pemerintah daerah, ATR/BPN, dan KPK diperlukan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Lampung.

"Rapat koordinasi ini dalam rangka percepatan penyelesaian masalah pertanahan. BPN memiliki sembilan program yang akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah," ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah daerah sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Dedi Noor Cahyanto menjelaskan, Rakorda menghasilkan kesepakatan pelaksanaan sembilan program prioritas pertanahan secara kolaboratif antara ATR/BPN, pemerintah daerah, dan KPK.

Program tersebut meliputi percepatan layanan pertanahan, pengamanan aset daerah, sinkronisasi data, serta penyelarasan kebijakan pertanahan dengan program pembangunan daerah.

"Kolaborasi ini untuk mendukung tugas kepala daerah dalam pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," kata Dedi.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama adalah percepatan pelayanan pertanahan, terutama proses peralihan hak atas tanah agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat.

Selain itu, ATR/BPN akan melakukan integrasi basis data infrastruktur untuk memetakan potensi ekonomi daerah secara lebih akurat.

"Jika pelayanan pertanahan semakin cepat, roda ekonomi akan bergerak lebih baik. Sinkronisasi data juga memudahkan pemetaan potensi ekonomi daerah," ujarnya.

Adapun sembilan program prioritas ATR/BPN tersebut meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan ke Mal Pelayanan Publik (MPP), percepatan pendaftaran tanah, penyusunan RDTR terintegrasi dengan OSS, sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah.

Dedi menegaskan, percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah menjadi salah satu prioritas untuk memperkuat tata kelola aset sekaligus mencegah potensi sengketa dan penyalahgunaan.

"Percepatan sertifikasi aset daerah menjadi fokus utama, termasuk pemetaan lahan pertanian yang menjadi program unggulan Provinsi Lampung," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tulangbawang Barat Nadirsyah menyatakan Pemkab Tubaba siap mendukung program strategis pemerintah di bidang pertanahan dan penataan ruang.

Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan tanah harus dilakukan sesuai regulasi agar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung peningkatan investasi dan kesejahteraan daerah.

"Pemanfaatan tanah dan ruang harus dikelola secara tertib, transparan, dan berkelanjutan agar mampu menjadi salah satu penggerak pembangunan daerah," ujarnya.

Melalui Rakorda tersebut, Pemkab Tulangbawang Barat berharap koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, ATR/BPN, dan pemangku kepentingan lainnya semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang efektif dan akuntabel.(*)