MOMENTUM, Bandarlampung--Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) menjadi pengingat penting bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan. Pesan itu mengemuka dalam Sarasehan 30 Tahun Kudatuli yang digelar DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Minggu (26/7/2026).

Mengusung tema "Kudatuli: Kegagalan Fungsi Hukum dan Lahirnya Kesadaran Bernegara", akademisi hukum tata negara HS Tisnanta mengatakan Kudatuli bukan sekadar konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tetapi menjadi catatan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan kegagalan negara menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negara dan menjadi salah satu pemicu lahirnya gerakan Reformasi 1998.

"Kudatuli memperlihatkan ketika negara tidak lagi hadir sebagai pelindung, tetapi justru menjadi instrumen kekuasaan. Peristiwa itu menjadi titik balik lahirnya kesadaran untuk menuntut akuntabilitas negara," kata HS Tisnanta.

Ia menilai intervensi terhadap dinamika internal PDI saat itu bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kebebasan berserikat. Berbagai korban jiwa, orang hilang, korban luka hingga kerusakan harta benda menjadi bukti pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara.

Menurut HS Tisnanta, semangat Reformasi kemudian melahirkan perubahan besar melalui amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002, di antaranya pembatasan masa jabatan presiden, penguatan fungsi pengawasan DPR, jaminan hak asasi manusia, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan demokrasi masih terus ada.

"Pelajaran terbesar dari Kudatuli adalah konstitusi harus dijaga oleh kesadaran warga negara. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang berani mengawasi kekuasaan dan memastikan hukum bekerja secara adil," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, serta penyelesaian persoalan melalui jalur konstitusional agar peristiwa serupa tidak terulang.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Winarti mengatakan peringatan tiga dekade Kudatuli merupakan instruksi DPP PDI Perjuangan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Di Lampung, peringatan diisi dengan sarasehan, donor darah, layanan kesehatan gratis, olahraga bersama, santunan panti asuhan, malam renungan, dan doa bersama. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus DPD PDI Perjuangan Lampung, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, anggota DPR RI, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan.

Winarti mengajak generasi muda menjaga semangat Reformasi dan demokrasi.

"Demokrasi yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan panjang. Karena itu harus dijaga melalui penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dialog, dan partisipasi masyarakat," katanya.(*)