MOMENTUM, Bandarlampung -- Satelit Lampung-1 yang dijadwalkan diluncurkan pada Rabu (5/8/2026) bukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan satelit tersebut merupakan milik perusahaan asal Tiongkok, Star Vision, yang bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pemprov Lampung hanya memanfaatkan data citra satelit dan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dihasilkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

"Satelit Lampung-1 itu bukan milik Pemerintah Provinsi Lampung, tetapi milik Star Vision. Pemprov Lampung bersama BRIN melakukan kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi dan datanya," kata Marindo, Selasa (4/8/2026).

Menurut Marindo, penamaan Lampung-1 merupakan bentuk apresiasi atas kolaborasi antara Pemprov Lampung, BRIN, dan Star Vision.

Data citra satelit yang diperoleh nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai sektor strategis, seperti pertanian, irigasi, perikanan, kelautan, hingga pembangunan infrastruktur.

"Data citra satelit dan AI ini digunakan untuk memastikan kondisi pertanian, irigasi, perikanan, kelautan, pembangunan jalan, hingga bangunan gedung. Yang menerima manfaatnya tentu pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, petani, nelayan, dan masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan pemanfaatan teknologi satelit merupakan bagian dari transformasi digital yang diinisiasi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk memperkuat kualitas pengambilan kebijakan.

Meski demikian, Marindo menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung tidak memiliki akses penuh terhadap seluruh data satelit. Pemanfaatan data dilakukan sesuai batasan yang ditetapkan dan diawasi oleh BRIN.

"Tentunya ada batasan-batasan. BRIN yang memberikan guidance, mana yang boleh diambil dan mana yang tidak boleh. Pemerintah Provinsi tidak bisa semaunya," katanya.

Marindo juga memastikan kerja sama tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan pertahanan maupun intelijen negara lain.

"Pemprov hanya memanfaatkan data yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti pertanian, kelautan, dan sektor lainnya. Untuk batasan-batasan semua diarahkan oleh BRIN," tegasnya.

Ia menambahkan, digitalisasi melalui pemanfaatan data satelit akan membuat kebijakan pemerintah semakin berbasis data. Informasi yang dihasilkan melalui pengolahan AI diharapkan mampu meningkatkan ketepatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Keberadaan Satelit Lampung-1 juga diharapkan mendukung target ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD Provinsi Lampung. Dengan teknologi hyperspectral, pemerintah dapat memetakan potensi wilayah secara lebih rinci, mulai dari kesesuaian lahan untuk kopi, lada, hortikultura, hingga perkebunan serta kondisi perairan untuk sektor perikanan.

"Data yang dihasilkan lebih valid dan lebih dalam. Nanti bisa diketahui klaster yang cocok untuk kopi, lada, hortikultura, perkebunan, bahkan kondisi perairan sehingga menjadi masukan penting bagi sektor pertanian dan perikanan," jelasnya.

Terkait pembiayaan, Marindo memastikan peluncuran Satelit Lampung-1 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Program ini tidak menggunakan APBD. Ini merupakan hasil inisiasi Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur, kolaborasi dengan BRIN, serta jaringan kerja sama yang dibangun sehingga Star Vision memberikan kepercayaan menggunakan nama Lampung-1," katanya.

Marindo berharap peluncuran Satelit Lampung-1 menjadi lompatan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berbasis data.

"Kita berdoa semoga lompatan Provinsi Lampung ini benar-benar bermanfaat, berdampak bagi masyarakat, dan menjadi berkah bagi Lampung maupun Indonesia," pungkasnya.