Harianmomentum.com--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menaikkan target nilai investasi dari Rp 5,3 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp6,3 triliun pada tahun 2018. Kebijakan kenaikan target tersebut dipicu melonjakny arus investasi selam se-tahun terakhir.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Lampung Intizam mengatakan, pada tahun 2017 dari  target Rp5,3 triliun, nilai investasi yang ditanamkan investor ke provinsi paling selatan Pulau Sumatera itu, melonjak menjadi Rp7,2 triliun.

“Tahun lalu, nilai investasi kita melampaui target, dari Rp5,3 tirliun, terealisasi Rp7,2 triliun. Itu kenapa, tahun ini kita naikan targetnya menjadi Rp6,3 triliun,” kata Intizam, Rabu (6/2).   

Menurut dia, keberhasilan melampaui target investgasi tersebut, karena didukung situasi kondusif di Provinsi Lampung. 

"Investor memilih Lampung karena situasi kondusif. Mudah mencari lahan untuk lokasi investasi, kemudahan perizinan, dan dampak kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera," terangnya.

Selain itu, lanjut dia, Lampung juga sudah mencanangkan sebagai provinsi ramah investasi. Ditambah penandatangan nota kesepahaman kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program provinsi percontohan dan model pelayanan perizinan standar nasional.

Dia memparkan, berdasarkan data DPM-PTSP, sejak Januari hingga 30 Oktober 2017, investasi penanaman modal asing (PMA) di Lampung mencapai 20 perusahaan dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat 27 perusahaan.

“Kondisi ini terjadi karena kebijakan Gubernur Ridho Ficardo memberikan kemudahan bagi investor. Pada 2015, total yang berinvestasi 101 perusahaan naik menjadi 217 perusahaan pada 2016 dan terus bergerak naik hingga 2017,” ungkapnya.

Jenis investasi PMA yang masuk Lampung pada 2017 antara lain: pembangkit tenaga listrik, pakan ternak, industri gula, budidaya ayam, pengusahaan tenaga panas bumi. Industri pakan udang, budidaya sapi potong, restoran, akomodasi, dan hotel. 

Kemudian: industri sabut kelapa, pengolahan kopi, penyedap masakan, CPO, dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sedangkan untuk PMDN antara lain: industri ubi kayu, pengeringan jagung dan SPBU

Dia mengimbua, pemerintah kabupaten/kota berkomitmen menjaga tren positif investasi  tersebut dengan memberikan pelayanan terbaik pada investor .

Salah satu upaya meningkatkan kualitas dan mempermudah pelayanan pada investor, DPM-PTSP  Lampung telah menerapkan sistem pelayanan perizinan online. 

“Sistem online sudah berjalan, meski perlu perbaikan. Karena itu, kita terus godok sistem online ini berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Saat ini kan, investor cenderung masih memilih kepengurusan perizinan secara langsung dibandingkan online,” terangnya. (ira)