MAKAN Bergizi Gratis (MBG) mestinya membuat anak sehat. Bukan malah membuat mereka masuk rumah sakit.
Sayangnya, korban keracunan terus berjatuhan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, lebih dari 500 santri menjadi korban. Selang beberapa hari, siswa dan guru di Jawa Tengah mengalami hal serupa.
Kasus demi kasus semestinya membuat pemerintah berhenti sejenak dan bertanya: apa yang sebenarnya salah? Apalagi, Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) sudah mengancam sanksi tegas. Namun korban tetap muncul.
Baca Juga: Rakyat Menjerit, Pejabat Kian Nikmat
Sejak program ini berjalan, ribuan anak dilaporkan menjadi korban. Ironisnya, mereka bukan korban makanan murahan. Mereka korban makanan yang katanya bergizi. Katanya untuk meningkatkan kesehatan. Katanya mencegah kekurangan gizi. Katanya demi Generasi Emas.
Ternyata, ada menu tambahan: keracunan.
Mungkin sudah waktunya MBG disebut apa adanya: bukan makan bergizi, tetapi makan beracun.
Masalahnya, pemerintah seperti lebih sibuk membenahi setelah kejadian daripada mencegahnya. Kritik mahasiswa, protes masyarakat, hingga suara para tokoh publik dijawab dengan resep yang itu-itu saja: evaluasi, pembenahan, pengawasan.
Setelah itu? Korban muncul lagi.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar makanan basi atau dapur yang lalai. MBG adalah program raksasa dengan anggaran lebih dari Rp300 triliun. Dengan skala sebesar itu, mestinya kehati-hatian menjadi syarat pertama.
Sulit dipahami mengapa program sebesar ini tidak lebih dulu dimatangkan melalui percontohan.
Padahal, memberi makan anak dalam jumlah besar bukan perkara baru. Pesantren sudah bertahun-tahun melakukannya. Dapur berjalan, santri makan, tanpa tetek bengek birokrasi dan tanpa menghabiskan ratusan triliun uang negara.
Kalau mau belajar, ya belajar aja. Tidak perlu gengsi. Pejabat, juga anggota DPR yang gemar studi banding ke negeri orang sesekali bisa belajar dari pesantren. Lebih dekat, lebih murah, dan tidak perlu koper.
Kalau tujuan MBG mengatasi stunting dan kekurangan gizi, mengapa semua anak harus diberi makan? Bukankah lebih masuk akal memprioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan?
Pemerintah harus berani: stop MBG sementara. Kaji ulang.
Bukan berarti menyerah. Bukan pula berarti anti-program pemerintah.
Justru sebaliknya. Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa pemerintah lebih mementingkan keselamatan anak daripada gengsi mempertahankan program unggulan.
Ini baru kesatria.
Sebab dengan kondisi seperti ini, masih percaya MBG akan menghasilkan Generasi Indonesia Emas?
Generasi emas sepuhan, baru percaya!
Tabik.
Muhammad Furqon - Pemimpin Redaksi Harian Momentum
Editor: Muhammad Furqon
E-Mail: harianmomentum@gmail.com