MOMENTUM, Jakarta — Suahasil Nazara bukan nama baru di Kementerian Keuangan. Pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Wakil Menteri Keuangan, ekonom yang berkarier panjang di Universitas Indonesia itu kini dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin Kementerian Keuangan.

Suahasil resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam seremoni di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Pengangkatan Suahasil ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Jabatan 2024–2029.

Baca Juga: Purbaya Diganti, Prabowo Lantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan

Suahasil merupakan Menteri Keuangan ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Sebelumnya, posisi tersebut dijabat Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa.

Perjalanan Akademik

Suahasil lahir pada 23 November 1970. Ia memulai perjalanan kariernya dari dunia akademik dan menekuni bidang ekonomi.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Science dari Cornell University pada 1997.

Pendidikan akademiknya berlanjut hingga jenjang doktor. Pada 2003, Suahasil menyelesaikan program Doctor of Philosophy bidang ekonomi di University of Illinois at Urbana-Champaign.

Pada 1999, Suahasil mulai menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sepuluh tahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai guru besar bidang ekonomi.

Selama berkarier di lingkungan akademik, Suahasil dipercaya menduduki sejumlah posisi. Ia menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEB UI pada 2004–2005, Kepala Lembaga Demografi FEB UI pada 2005–2008, serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009–2013.

Masuk Pemerintahan

Karier Suahasil di pemerintahan dimulai dari keterlibatannya dalam berbagai lembaga dan tim yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan fiskal.

Ia menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011. Pada periode yang sama, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015.

Suahasil juga pernah menjadi Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2010–2015.

Pada 2013–2014, ia menjadi anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional.

Pengalaman tersebut mengantarkannya ke Kementerian Keuangan. Pada 31 Oktober 2016, Suahasil ditetapkan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Tiga tahun kemudian, pada 25 Oktober 2019, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketika pemerintahan berganti, Suahasil kembali dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo.

Setelah hampir tujuh tahun menjabat wakil menteri, Suahasil kini menduduki posisi Menteri Keuangan. Pengalaman panjang di bidang akademik, kebijakan fiskal, dan birokrasi Kementerian Keuangan menjadi bekalnya memimpin kementerian yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Profil Singkat Suahasil Nazara

Nama: Suahasil Nazara

Lahir: 23 November 1970

Pendidikan:

 Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, 1994

 Master of Science, Cornell University, Amerika Serikat, 1997

 Doctor of Philosophy bidang Ekonomi, University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, 2003

Karier akademik:

 Dosen FEB UI, mulai 1999

 Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEB UI, 2004–2005

 Kepala Lembaga Demografi FEB UI, 2005–2008

 Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, 2009–2013

 Guru Besar bidang Ekonomi UI, 2009

Karier pemerintahan:

 Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal, 2009–2011

 Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2009–2015

 Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K, 2010–2015

 Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional, 2013–2014

 Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2016–2019

 Wakil Menteri Keuangan, 2019–2026

 Menteri Keuangan Republik Indonesia, mulai 14 September 2026.(*)