MOMENTUM, Bandarlampung — Antrean kendaraan, terutama truk, mengular di sejumlah SPBU di Lampung dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini bahkan mulai mengganggu arus lalu lintas dan menutup akses sejumlah usaha yang berada di pinggir jalan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lampung Budhi Darmawan mengatakan, antrean terutama terjadi pada penyaluran BBM subsidi jenis Biosolar. Menurut dia, distribusi BBM oleh Pertamina Patra Niaga tetap berjalan, bahkan realisasinya telah melampaui kuota periode berjalan.

“Ya ada antrean terutama BBM subsidi Biosolar. Jadi sebetulnya kuota distribusinya lancar dan sesuai ketentuan, bahkan sudah lebih dari kuota didistribusikan oleh Patra Niaga,” kata Budhi, Senin (14/9/2026).

Menurut Budhi, antrean terjadi karena permintaan Biosolar meningkat. Selisih harga yang cukup besar dengan BBM nonsubsidi membuat semakin banyak pengguna memilih BBM subsidi.

“Memang permintaannya yang meningkat karena selisih harga yang subsidi dengan yang nonsubsidi itu sangat besar. Solar itu hampir Rp20 ribu per liter, banyak yang beralih di situ,” ujarnya.

Per 1 September 2026, harga Biosolar di Lampung Rp6.800 per liter. Sementara Dexlite mencapai Rp24.200 per liter dan Pertamina Dex Rp25.750 per liter.

Dengan demikian, selisih harga Biosolar dengan Dexlite mencapai Rp17.400 per liter. Sedangkan dibandingkan Pertamina Dex, selisihnya mencapai Rp18.950 per liter.

Kondisi serupa terjadi pada BBM jenis bensin. Pertalite dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax Rp16.300 per liter dan Pertamax Turbo Rp20.000 per liter.

Tingginya konsumsi BBM subsidi juga terlihat dari realisasi penyaluran hingga akhir Agustus 2026.

Penyaluran Biosolar hingga 31 Agustus mencapai 569.332 kiloliter (KL). Angka tersebut sudah melampaui kuota year to date (YTD) sebesar 526.585 KL atau mencapai 108,11 persen.

Jika dibandingkan dengan kuota Biosolar sepanjang 2026 sebesar 790.961 KL, realisasinya telah mencapai 71,9 persen. Khusus Agustus, penyaluran Biosolar mencapai 78.788 KL.

Pertalite juga telah melampaui kuota YTD. Hingga akhir Agustus, realisasinya mencapai 485.208 KL atau 104,83 persen dari kuota YTD sebesar 462.838 KL.

Sementara dibandingkan dengan kuota tahunan sebesar 695.210 KL, realisasi Pertalite telah mencapai 69,8 persen. Penyaluran Pertalite selama Agustus tercatat 66.912 KL.

“Untuk penyalurannya sudah sesuai, bahkan sudah melebihi kuota yang tahunan,” kata Budhi.

Antrean yang terus terjadi dikhawatirkan mengganggu mobilitas masyarakat dan distribusi logistik apabila pasokan tidak mampu mengimbangi kebutuhan.

Pemprov Lampung telah mengajukan tambahan kuota Biosolar dan Pertalite kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir 2026.

“Saat ini memang sudah bersurat kepada BPH Migas untuk meminta kuota tambahan,” ujar Budhi.

Namun, tambahan kuota tersebut belum terealisasi. Pemprov Lampung masih menunggu proses penambahan kuota di BPH Migas.

“Intinya sudah meminta kuota penambahan, tapi belum terealisasi dari Pertamina-nya karena perlu diproses setelah tanggal sepuluh oleh BPH Migas,” kata Budhi.(*)