MOMENTUM, Bandarlampung--Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam penataan Hak Guna Usaha (HGU) serta kawasan hutan guna meredam tingginya konflik agraria.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15-9-2026).

Mirza membeberkan bahwa Lampung merupakan provinsi berpenduduk padat dengan 70 persen warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian, sehingga isu pertanahan menjadi sangat krusial.

"Hampir tiap minggu kami menerima gelombang demonstrasi sengketa lahan akibat HGU yang diserobot, diterlantarkan, hingga habis masa berlaku tanpa penataan yang jelas," ujar Mirza.

Ia menyayangkan selama ini pemerintah daerah tidak pernah dimintai pendapat maupun diberi wewenang dalam pengelolaan HGU, padahal jajaran bupati/wali kota harus berhadapan langsung dengan bentrok warga di lapangan.

Selain masalah HGU, Mirza mengungkapkan sekitar 500 ribu hektare dari total satu juta hektare kawasan hutan di Lampung telah beralih fungsi menjadi permukiman, desa, hingga fasilitas publik.

Menurutnya, pemerintah pusat tidak akan sanggup mengembalikan lahan terambah tersebut menjadi hutan utuh tanpa keterlibatan daerah, sehingga percepatan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sangat mendesak.

Gubernur Lampung mendorong agar daerah diberikan porsi kewenangan serta retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertanahan agar kepala daerah makin bersemangat mengawal penataan aset negara. 

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan DPR tengah menggodok RUU Reforma Agraria guna menyederhanakan mekanisme pemanfaatan tanah telantar dan bekas HGU.(**)