MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dalam mendorong transformasi layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Langkah ini diarahkan agar pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian, sehingga masyarakat semakin nyaman menunaikan kewajiban pajak sekaligus memperkuat dukungan terhadap pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel pada Selasa, 22 September 2026.

Kegiatan ini mengangkat tema 'Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan'.

Gubernur menyoroti bahwa kualitas pelayanan publik memegang peranan krusial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Mengingat Samsat bersentuhan langsung dengan sekitar 5.000 warga setiap harinya, setiap titik layanan memiliki dampak besar terhadap penilaian publik.

Gubernur menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak harus diawali dengan introspeksi dan pembenahan kualitas pelayanan internal pemerintah terlebih dahulu, bukan dengan menyalahkan masyarakat. Aparatur pemerintah diingatkan untuk memegang teguh posisi sebagai abdi negara yang bertugas melayani masyarakat dengan profesional.

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kemajuan Provinsi Lampung. Mengingat struktur ekonomi Lampung bertumpu pada sektor pertanian yang tidak menghasilkan pajak langsung seperti sektor tambang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada sektor kendaraan bermotor. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membiayai pemeliharaan sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang memerlukan anggaran besar.

Untuk mewujudkan target tersebut, Gubernur mendorong Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung untuk memperkuat kolaborasi lintas instansi, melakukan penyederhanaan birokrasi, serta mempercepat digitalisasi layanan.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung sekaligus Ketua Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan bahwa Rakorda ini dirancang sebagai forum strategis untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif demi mewujudkan pelayanan Samsat yang semakin profesional dan optimal.(**)