MOMENTUM, Tangerang--Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mulai mengadopsi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA) milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bupati Tubaba Novriwan Jaya dan Walikota Tangsel Benyamin Davnie. Penandatanganan nota kesepahaman itu berlangsung  di Aula Blandongan, Kantor Pemkot Tangsel, Senin (21-9-2026).

SISGITA akan digunakan untuk mengintegrasikan data pertanahan dengan data perpajakan daerah. Salah satu yang menjadi fokus ialah menghubungkan Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Integrasi itu diharapkan dapat membantu Tubaba membenahi dan memutakhirkan basis data pajak, sehingga potensi penerimaan daerah dapat dipetakan secara lebih akurat.

Nota kesepahaman tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tubaba dan Bapenda Tangsel serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tubaba dan Diskominfo Tangsel.

SISGITA dikembangkan Pemkot Tangsel bersama Kantor Pertanahan setempat dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis. Sistem tersebut menggabungkan informasi pertanahan dan perpajakan dalam satu basis data.

Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, integrasi data tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Menurut dia, Pemkot Tangsel sebelumnya telah mengembangkan sejumlah layanan elektronifikasi pendapatan daerah, seperti Smart Card PBB-P2, E-BPHTB, E-SPPT, E-SPTPD, SKRD Online, dan PAD Booster.

“Melalui sistem integrasi SISGITA, data Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2 dari Bapenda diintegrasikan dengan Nomor Induk Bidang (NIB) dari Kantor Pertanahan,” kata Benyamin.

Dia menyebut integrasi tersebut dapat membantu pemutakhiran data wajib pajak, pemetaan potensi penerimaan daerah, sekaligus mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur Banten Andra Soni yang hadir pada kesempatan tersebut, mengatakan integrasi data pertanahan dan perpajakan merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data.

“Kita membutuhkan integrasi data dan sistem yang mampu menghubungkan informasi pertanahan dengan data perpajakan secara lebih terpadu,” kata Andra Soni.

Menurut Andra, integrasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan akurasi data, tetapi juga dapat mempercepat proses kerja dan meningkatkan efektivitas pelayanan serta transparansi tata kelola pemerintahan daerah.

Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dedi Noor Cahyanto mengatakan, percepatan integrasi NIB dan NOP penting untuk memperkuat basis data daerah.

“Pilar strategis keberhasilan ekonomi pemerintah daerah saat ini adalah percepatan integrasi data antara NIB dan NOP,” katanya.

Dedi mengatakan, integrasi tersebut dapat menghasilkan data pertanahan dan perpajakan yang lebih akurat serta membantu pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan.

Dia juga menyebut SISGITA telah disiapkan untuk direplikasi oleh pemerintah daerah.

“Telah diluncurkan aplikasi terintegrasi bernama SISGITA yang diberikan sebagai hibah kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, daerah tidak perlu memikirkan anggarannya, karena sistem tersebut telah siap dipasang dan dimanfaatkan,” jelasnya.

Bagi Tubaba, kerja sama tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat pengelolaan data pertanahan dan perpajakan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan integrasi data tersebut untuk memperbaiki basis data pajak, memetakan potensi penerimaan, sekaligus meningkatkan pelayanan publik. (**)