MOMENTUM, Panaragan--Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) akan meninjau kembali target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menyusul keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Penyesuaian target dilakukan agar program pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal dan tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Tubaba Iwan Mursalin saat menerima kunjungan Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Lampung Ade Priyanto beserta tim, Selasa (22-9-2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Inspektorat serta Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Tubaba.

Iwan mengatakan, kondisi fiskal daerah harus menjadi dasar dalam menentukan target pembangunan. Menurut dia, pemerintah daerah perlu realistis agar program yang dijalankan tidak membebani keuangan daerah.

“Kita harus tahu diri dan rasional dengan kemampuan anggaran yang ada. Jika porsi anggaran tidak memungkinkan, target RPJMD tentu perlu kita review agar tujuannya tetap tercapai secara optimal. Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” kata Iwan.

Untuk menjaga stabilitas arus kas daerah, Pemkab Tubaba memprioritaskan belanja wajib (mandatory spending), terutama pemenuhan Standar Pelayanan Minimal: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Sementara belanja operasional dan belanja modal yang dinilai tidak menjadi prioritas akan dirasionalisasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kemampuan daerah memenuhi kewajiban dasar, termasuk pembayaran hak-hak ASN dan keberlanjutan pelayanan publik.

Iwan juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperbaiki penatausahaan dan disiplin pelaporan. Kepala OPD diminta memastikan target kinerja serta pemenuhan SPM dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif.

“Tugas kita adalah memastikan pelaporan kinerja dan SPM berjalan dengan tertib. Saya minta seluruh OPD disiplin dan berkomitmen terhadap target kerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Sementara itu, Ade Priyanto mengatakan BPKP Perwakilan Lampung siap mendampingi Pemkab Tubaba dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pendampingan tersebut antara lain diarahkan pada penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mitigasi risiko keuangan, serta penyelarasan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ASN dengan sasaran strategis daerah.

“Kami sangat mengapresiasi keterbukaan dan langkah-langkah strategis Pemkab Tubaba. BPKP Perwakilan Lampung siap memberikan pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat SPIP, memitigasi risiko keuangan, serta menyelaraskan SKP ASN,” kata Ade.

Menurut dia, penguatan pengendalian dan penyelarasan kinerja aparatur diperlukan agar program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. (**)