Harianmomentum--Tindak kekerasan yang dialami penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bukan kali pertama yang diterima komisi anti rasuah.

Artinya, aksi kekerasan tersebut merupakan serangan terhadap sikap anti korupsi dan gerakan anti korupsi yang tengah digalakkan di negeri ini.

Demikian disampaikan Ketua Jaringan Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK), Bahruddin melalui siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (12/4).

Lebih lanjut, jaringan para pegiat sosial dan anti korupsi ini menyampaikan sikapnya. Pertama, mengutuk keras siapapun operator dan otak pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Kedua, menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar mengusut kasus ini dan segera menangkap, menghukum berat pelaku dan mengungkap jaringan di belakangnya. 

"Dengan pengalaman Pak Tito di bidang anti-terorisme, kami yakin Polri dapat segera mengungkap kasus ini dengan cepat dan terbuka", kata DMTK, dikutip RMOL.CO.

Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo untuk mengusut setuntas-tuntasnya dan menindak sesuai hukum yang berlaku, terhadap semua pihak yang terlibat dalam upaya mengkriminalisasi dan melemahkan KPK. 

"Presiden harus tegas melindungi dan memperkuat KPK sebagai lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi yang masih dipercaya masyarakat. Ini sangat penting mengingat korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat keji dan menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia", tegas DMTK.

Keempat, DMTK mengingatkan bahwa negara wajib melindungi dengan menyediakan pengamanan ekstra kepada seluruh penyidik KPK agar bisa bekerja maksimal memberantas korupsi.

Kelima, perlu dukungan kuat dari negara bagi upaya-upaya membangun kesadaran kritis warga atas kesewenang-wenangan dan penyimpangan kekuasaan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh masyarakat. 

Keenam, DMTK mengajak kepada segenap elemen masyarakat untuk menjadikan keprihatinan ini sebagai momentum untuk  merapatkan barisan dan sungguh-sungguh bekerja sama dalam mencegah dan memberantas korupsi yang menjadi akar ketimpangan dan kemiskinan di negeri ini. 

"Perang melawan korupsi adalah jihad akbar, bukan hanya tugas KPK, Polri dan Kejaksaan, tetapi seluruh rakyat juga harus ikut bersama dalam perang ini", pungkas DMTK.
Beberapa pegiat yang tergabung dalam DMTK di antaranya, Bahruddin (Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah Salatiga), Hasan Aoni (Omah Dongeng Marwah), Farha Ciciek (Pendamping Buruh Migran), Dewi Hutabarat (Sinergi Indonesia), Tommy apriando (Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta), Harris Iskandar (Pengurus Pendidikan  Nonformal), Budi Widianarko (PMLP Unika Soegijapranata), Rm. Benyamin Daud,Pr (Yaspensel-Flores Timur), Maria Loretha (Sorgum Flores), Dian Kartikasari (Koalisi Perempuan Indonesia), Farid Wajidi (LKiS, Jogja), Chusnunia Chalim (Bupati Lampung Timur) dan Luqman Hakim Al-Jambi (Pimpinan Pusat GP Ansor). (Red)