MOMENTUM, Bandarlampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Krisno Wandi Siahaan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menggantikan Agus Setiyawan yang mendapat tugas baru sebagai Direktur Investigasi IV pada Kedeputian Bidang Investigasi BPKP di Jakarta.

Pengukuhan berlangsung di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (7/10/2026). Pada kesempatan yang sama, Gubernur Mirza juga mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Lampung periode 2026–2029.

Pengangkatan Krisno berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-406/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP. Sedangkan kepengurusan AAIPI dikukuhkan berdasarkan SK Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional AAIPI Nomor KEP-6/AAIPI/DPN/W/2026.

Gubernur Mirza meminta BPKP terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam memastikan pengelolaan anggaran dan program pembangunan berjalan efektif serta memberi manfaat bagi masyarakat.

"Setiap rupiah yang dikelola pemerintah memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat," kata Mirza.

Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, risiko dapat dikenali sejak awal, dan anggaran memberikan manfaat nyata.

Mirza menyebut ekonomi Lampung saat ini tumbuh di atas 5 persen dan menjadi yang tertinggi kedua di Sumatera. Pemerintah Provinsi Lampung juga terus membenahi jalan provinsi serta mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut.

"Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Rekomendasi BPKP kami gunakan untuk memperkuat kemandirian fiskal, memperbaiki perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Ia menegaskan keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, manajemen risiko, pengendalian intern, serta pengawasan pengadaan barang dan jasa harus terus diperkuat.

Kepada para bupati dan walikota, Mirza meminta dukungan terhadap penguatan fungsi inspektorat di masing-masing daerah.

"Inspektorat yang kuat membuat daerah lebih tenang bekerja," katanya.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Sally Salamah, meminta Krisno segera beradaptasi dan memperkuat sinergi dengan Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah pusat, BUMN, BUMD, BLU, BLUD, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan," ujarnya.

Sally juga menyebut pengukuhan DPW AAIPI Lampung menjadi momentum memperkuat sinergi antar-Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Menurutnya, AAIPI perlu menjadi wadah pengembangan profesi APIP melalui peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, penerapan standar profesi, dan telaah sejawat.

"Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, APIP dituntut mampu menjalankan peran sebagai trusted advisor yang memberikan early warning dan insight untuk membantu pimpinan mengambil keputusan," katanya.

Ia berharap jajaran pemerintah pusat dan daerah di Lampung terus memperkuat sinergi pembangunan dengan menjaga akuntabilitas keuangan dan kinerja, serta menerapkan manajemen risiko dan pengendalian intern.(*)