MOMENTUM, Lampung--Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mentransformasi paradigma pembangunan ekonomi daerah dari pendekatan trickle-down economy menjadi penguatan ekonomi rakyat dari tingkat perdesaan (bottom-up economy). Langkah strategis ini berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 serta sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Semester II 2026, Diseminasi Kajian Fiskal Regional, serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (13-10-2026).
Dalam pemaparannya di hadapan para Bupati, Wali Kota, Forkopimda, pimpinan lembaga keuangan, pelaku usaha, hingga akademisi, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa sekitar 28 hingga 30 persen struktur perekonomian Lampung ditopang oleh sektor pertanian.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut keberpihakan regulasi yang nyata bagi para petani dan masyarakat perdesaan, sebab pola pembangunan lama yang berfokus memberikan insentif modal kepada konglomerasi besar dinilai gagal mengalirkan kesejahteraan ke tingkat paling bawah.
"Pasal 33 itu menyatakan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah. Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa. Di desa-desa, itu yang akan menjadi motor penggerak ekonomi, terus dia naik ke atas, naik ke atas lagi sampai ke industri," tutur Gubernur.
Gubernur Mirza meyakini bahwa kebijakan afirmatif pemerintah pusat melalui kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram serta ketegasan menyetop impor komoditas pertanian telah secara nyata meningkatkan kesejahteraan jutaan keluarga petani di Lampung.
Ia membeberkan bahwa marjin keuntungan petani kini mencapai 48 persen dengan lonjakan pendapatan berkisar antara Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan.
"Ketika HET dinaikkan, harga beras naik? Iya naik, tapi naiknya di tangan petani, naiknya di tangan ini. Keuntungan petani naik 30%. Hari ini keuntungan 48%, ada di petani," ujar Gubernur Mirza.
Pergeseran paradigma pembangunan tersebut berdampak langsung pada capaian makro ekonomi daerah, dengan pertumbuhan ekonomi Lampung menempati peringkat kedua tertinggi se-Sumatera pada semester II 2026 sebesar 5,29 persen.
Selain itu, angka kemiskinan di Lampung berhasil dipangkas hingga 1 persen dalam satu tahun, jauh lebih cepat dibandingkan rata-rata tahunan era sebelumnya yang berkisar 0,3 persen.
Penguatan daya beli warga desa ini turut dibuktikan oleh data Bapenda mengenai melonjaknya pembelian unit kendaraan baru sebesar 43 persen yang didominasi oleh kendaraan niaga penunjang logistik pangan seperti truk, van, dan pick-up, serta meningkatnya volume pengiriman logistik dan ibadah umrah warga.
Sebagai langkah keberlanjutan, Gubernur Mirza menekankan pentingnya percepatan hilirisasi komoditas unggulan di tingkat desa mengingat masih ada 55 persen potensi komoditas daerah seperti sawit, karet, kopi, tebu, dan kakao yang belum terhilirisasi.
Ia menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk menyelaraskan kebijakan lokal guna menyiapkan fasilitas pengeringan (dryer), sentra peternakan, kawasan industri beras rakyat, hingga peningkatan kompetensi vokasi SDM lokal.
"Maka kabupaten/kota, kita sama-sama fokus ke desa. Desanya naik kelas, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kalau ini dilakukan secara terorganisir, secara gotong-royong, ini akan menjadi basis utama kita. Kita basisnya kuat, bisa tumbuh di Provinsi Lampung," pungkas Gubernur.(**)
