MOMENTUM, Bandarlampung--Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung, Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Bandar Lampung, Selasa (13-10-2026).

Acara strategis ini dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, para bupati dan wali kota, unsur instansi vertikal, perbankan, akademisi, asosiasi, hingga media massa.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026, menempatkan Lampung pada posisi pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di wilayah Sumatera.

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Lampung mentransformasi pendekatan ekonomi dari trickle-down effect menjadi bottom-up economy berbasis potensi desa melalui percepatan hilirisasi komoditas unggulan.

"Berlandaskan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita, Pemerintah Provinsi Lampung mentransformasi pendekatan ekonomi dari trickle-down effect menjadi bottom-up economy berbasis potensi desa melalui percepatan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Gubernur Mirza.

Sejumlah proyek strategis turut didorong, seperti pengolahan singkong menjadi tepung MOCAF dan bioetanol, hilirisasi kopi, pengembangan Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung, hingga National Cassava Center.

Selain itu, pembangunan dimulai dari desa melalui program Desaku Maju yang bertumpu pada lima pilar utama, meliputi penyediaan pupuk hayati cair, pengadaan mesin bed-dryer pascapanen, pelatihan vokasi warga, penguatan BUMDes dan koperasi, serta pembangunan dan perbaikan jalan desa.

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi hexa helix untuk menyatukan prioritas pembangunan pusat dan daerah, menghubungkan instrumen kebijakan, serta mengukur dampak bersama bagi kesejahteraan rakyat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyampaikan apresiasi atas prestasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Lampung.

Ia menyebutkan bahwa Lampung merupakan lumbung pangan sekaligus sentra perkebunan, peternakan, dan perikanan nasional yang berada di papan atas, seperti peringkat pertama untuk ubi kayu, nanas, dan lada. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan tiga pilar strategis yang mencakup fondasi, akselerator, dan enabler, serta dukungan regulasi yang ramah investasi, penyelarasan tata ruang, dan penguatan infrastruktur yang handal.

Dari sisi fiskal, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung melaporkan bahwa Pendapatan Negara hingga Agustus konsisten positif mencapai Rp8.811,31 miliar atau 70,69 persen dari target, sementara Belanja Negara terealisasi sebesar Rp20.461,92 miliar atau 70,14 persen dari pagu. Berbagai Program Prioritas Nasional juga telah dieksekusi, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kartu Sembako, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp8,83 triliun kepada 148.981 debitur.

Adapun OJK Provinsi Lampung mencatat kinerja sektor jasa keuangan per Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan positif, di mana total aset perbankan tumbuh 5,17 persen (yoy) mencapai Rp99,09 triliun dan total penyaluran kredit tumbuh 7,63 persen (yoy) menjadi Rp119,29 triliun.

Guna memperluas inklusi keuangan, OJK bersama TPAKD menetapkan tiga prioritas strategis, termasuk pengembangan bisnis inklusif, pembiayaan berbasis ekosistem rantai pasok (supply chain financing), serta program pilot ekosistem penggemukan sapi di Lampung Tengah dan Lampung Timur melalui skema KUR dan KURDA.

Melalui sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, Lampung diharapkan dapat terus memperkuat stabilitas ekonomi serta meningkatkan daya saing daerah secara inklusif dan berkelanjutan.(**)