MOMENTUM, Pontianak--Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan penyaluran tunjangan guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang tertunda mulai dilakukan pekan depan. Proses pencairan dipercepat melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan DPR.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, kelancaran pencairan tunjangan tersebut merupakan hasil kerja sama lintas lembaga untuk menyelesaikan persoalan administrasi dan penyaluran dana.

"Alhamdulillah, dengan kerja sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan juga teman-teman di DPR, insya Allah mulai pekan depan tunjangan guru non-ASN mulai dapat ditransfer," kata Abdul Mu’ti di Sungai Raya, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Ia berharap pencairan tunjangan itu dapat membantu para guru menjalankan tugas pendidikan dengan lebih baik. Menurut dia, dedikasi guru dalam mendidik peserta didik dan mencerdaskan bangsa harus tetap terjaga.

Abdul Mu’ti juga menyampaikan terima kasih kepada para guru yang tetap menjalankan tanggung jawabnya meski menghadapi keterlambatan pembayaran tunjangan.

"Terima kasih dan tetap semangat, Bapak dan Ibu Guru. Mudah-mudahan dengan ditransfernya tunjangan itu kita bisa terus berdedikasi mencerdaskan bangsa," ujarnya.

Meski pencairan ditargetkan mulai pekan depan, pemerintah belum merinci jumlah guru penerima, total anggaran yang disalurkan, maupun jadwal transfer untuk setiap daerah. Penyaluran tunjangan juga akan dilakukan secara bertahap.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani menyatakan dokumen administrasi untuk pencairan tunjangan, termasuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), telah selesai diproses.

Tahap berikutnya adalah menunggu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyaluran dana kepada penerima.

"Bapak, Ibu, pencairan akan dilakukan secara bertahap. Semua SPM dan SPP sudah selesai dan kita tinggal menunggu antrean SP2D di KPPN dan kita juga sudah ada kerja sama dengan KPPN untuk akselerasi SP2D," kata Nunuk.

Dengan selesainya proses administrasi tersebut, pemerintah berharap penyaluran tunjangan guru non-ASN dapat segera direalisasikan sesuai target yang telah disampaikan.(*)