MOMENTUM, Sukadana — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, Sabtu (24/10/2026). 

Keduanya menekankan pentingnya percepatan pemadaman sekaligus penanganan dampak asap terhadap masyarakat sekitar.

Peninjauan dilakukan dengan memantau sejumlah titik kebakaran menggunakan helikopter untuk melihat kondisi lapangan dan menentukan kebutuhan penanganan. Kebakaran di bagian utara kawasan TNWK menjadi perhatian karena karakteristik lahan bergambut, angin kencang, serta keterbatasan sumber air menyulitkan upaya pemadaman.

Gubernur Mirza mengatakan, kebakaran yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir juga menimbulkan asap yang berdampak pada permukiman warga di sekitar kawasan hutan.

“Berkat bantuan BNPB, dalam beberapa minggu ini dukungan logistik telah dikirimkan, termasuk helikopter untuk water bombing dan peralatan pemadaman berupa pipa panjang. Hari ini progresnya cukup baik, dengan sekitar lima hektare area dapat dipadamkan per hari,” kata Mirza.

Menurut dia, percepatan penanganan harus didukung koordinasi lintas sektor, ketersediaan peralatan, serta pengerahan personel sesuai kondisi di lapangan.

Sekitar 360 personel gabungan dikerahkan untuk memadamkan kebakaran, termasuk sekitar 330 personel TNI. Penanganan juga melibatkan BNPB, Pemerintah Provinsi Lampung, BPBD, Polri, Manggala Agni, dan unsur terkait lainnya.

Berbagai metode diterapkan untuk menjangkau titik api, mulai dari pengerahan helikopter untuk pengeboman air (water bombing), Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), hingga penggunaan pompa, selang, dan pipa panjang untuk mengalirkan air ke lokasi yang sulit diakses.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan, berdasarkan pemantauan satelit hingga pukul 06.44 WIB, terdeteksi 110 titik api di Provinsi Lampung. Sekitar 68 hektare area dilaporkan masih belum padam.

BNPB juga menilai penggunaan pompa dengan selang sepanjang hampir tiga kilometer cukup efektif membantu pemadaman. Peralatan tersebut akan diupayakan untuk diperbanyak agar jangkauan penanganan dapat diperluas.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Way Kambas Lampung Timur. Foto: Ist.

Selain pemadaman, pemerintah memberi perhatian terhadap kesehatan masyarakat yang terdampak asap kebakaran di sekitar TNWK.

Saat berinteraksi dengan warga, Mirza menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan pengecekan kesehatan, terutama untuk mengetahui dampak paparan asap terhadap sistem pernapasan dan kondisi paru-paru.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi perhatian selama proses penanganan karhutla berlangsung.

Mirza juga mengajak masyarakat mendoakan personel TNI dan relawan yang setiap hari berupaya memadamkan api di dalam kawasan taman nasional.

Penyebab Kebakaran Akan Dievaluasi

Pemerintah juga akan mengevaluasi penyebab kebakaran, terutama pada titik-titik yang berada di sekitar permukiman. Evaluasi dilakukan bersama aparat penegak hukum dan unsur terkait untuk mengetahui apakah kebakaran dipicu faktor alam atau aktivitas manusia.

Kristomei mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurut dia, tindakan tersebut dapat memperburuk kondisi kebakaran dan menambah risiko bagi masyarakat maupun petugas yang sedang bekerja di lapangan.

“Di satu sisi, ada saudara-saudara kita yang sedang berjuang memadamkan api. Karena itu, jangan sampai di sisi lain masih ada yang membakar hutan dan lahan. Dampaknya dirasakan bersama oleh masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama BNPB dan unsur terkait terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat pengendalian karhutla di TNWK. Upaya tersebut mencakup pemadaman, pengurangan dampak asap, perlindungan ekosistem, serta pencegahan kebakaran baru.

Masyarakat juga diimbau turut menjaga kawasan hutan dan tidak melakukan pembakaran lahan agar risiko kebakaran serupa dapat ditekan.(*)